Jakarta – Jalan tol Pejagan-Pemalang mendapat kucuran dana sebesar Rp4,728 triliun dari sindikasi 14 lembaga keuangan. Dalam pembiayaan tersebut, PT Bank Negara Indonesia atau BNI pimpin sindikasi pembiayaan. PT Bank Negara Indonesia (BNI) bertindak sebagai mandated lead arrangers and bookrunner dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai Mandated Lead Arranger (MLA).
Sindikasi ini diperkuat juga oleh Bank ICBC, Bank Panin dan Bank Artha Graha yang bertindak sebagai sebagai Arranger, serta bank-bank sebagai Bank Partisipan yaitu Indonesia Eximbank, Bank Sumut, Bank Jateng, Bank Sulselbar, Bank Nagari, Bank Kalteng, Bank DIY, Bank Maluku Malut, dan Bank BPD Jambi.
Pembiayaan tersebut ditandai dengan acara Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi Jalan Tol Pejagan-Pemalang di Jakarta, Rabu 30 November 2016. Hadir pada kesempatan tersebut Direktur Utama Waskita Karya M Choliq dan Direktur BNI Putrama Wahju Setiawan serta Pimpinan dari lembaga-lembaga keuangan anggota sindikasi.
Corporate Secretary BNI Ryan Kiryanto menjelaskan, pembangunan jalan tol ini tersebut merupakan salah satu bagian penting dari Jaringan Jalan Trans Jawa (Jakarta-Surabaya), dan ditargetkan dapat beroperasi secara keseluruhan pada tahun 2018 mendatang. (Selanjutnya : BNI siapkan Rp1 triliun untuk dukung kredit sindikasi)
Page: 1 2
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More