Jakarta–PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berencana menjajaki untuk membuka anak usahanya di Malaysia. Namun, pihaknya belum bisa menyebutkan bentuk anak usaha seperti apa yang akan di buka di negeri Jiran sana.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Treasury dan Internasional, BNI Panji Irawan, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2017. Menurutnya, langkah ini merupakan gerakan dari Himbara untuk memperluas industri keuangan nasional di negara tetangga.
“Jadi tahun ini ada holding langkah kita membuat suatu anak usaha baru. Di malaysia ini yang bisa dibuka adalah anak usaha bukan cabang. Jadi anak usaha baru. Sementara ini kita mau hadir,” ujarnya.
Nantinya, jelas dia, bank-bank BUMN melalui skema holding akan bersinergi. Di mana bank-bank yang terhimpun dalam Himbara di dorong untuk membuka anak usahanya di negara Asean. Meski begitu, rencana tersebut masih dalam bentuk kajian dan belum bisa dipastikan tahun ini atau tahun depan realisasinya.
“Gerakannya itu nanti lewat himbara dan setelah ada holding. Himbaranya itu kan bank BUMN siapa yang berminat ke situ bisa sinergi. Jadi bukan sendiri-sendiri,” ucapnya.
Sejauh ini, lanjut dia, masih ada beberapa hal yang terus dikaji dan dipertimbangkan terkait dengan pembukaan anak usaha bank BUMN di negara ASEAN seperti Malaysia. Akan tetapi, dirinya memastikan, anak usaha BUMN yang akan dibuka di negeri Jiran sana nantinya memiliki direksi sendiri di luar direksi yang memimpin bank-bank BUMN.
“Jadi memang ada dua hal yang sedang kita jadikan pertimbangan tapi memang karena untuk yang namanya anak usaha ini bukan suatu cabang jadi ini menjadi local incorporated, jadi memang harus ada direksinya sendiri,” tutupnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More