Pelaku Pasar; Berharap respon positif berlanjut. (Foto: Budi Urtadi)
Jakarta–Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan paket kebijakan I sampai VI. Dengan dikeluarkannya paket kebijakan tersebut, diharapkan perekonomian nasional akan ikut terdongkrak naik dan investasi pun ikut mengalami perbaikan.
Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI), Suprajarto mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) pun juga mengeluarkan paket kebijakan. Menurutnya, paket kebijakan yang dikeluarkan dua regulator tersebut untuk melengkapi relaksasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
“BI juga OJK telah keluarkan serangkaian kebijakan yang sifatnya pelonggaran untuk dorong penyaluran kredit,” ujar Suprajarto, di JCC, Jakarta, Kamis, 26 November 2015.
Lebih lanjut dia menilai, respon pasar sangat positif setelah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan tersebut. Hal ini tercermin pada nilai tukar Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami penguatan. Dirinya berharap, agar paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini bisa berjangka panjang.
“Ini menggembirakan bagi kita usai paket kebijakan, respon pasar itu sangat positif. Rupiah menguat terhadap Dolar dan naiknya IHSG. Kita berharap respon positif itu jangka panjang dan berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan ekonomi ini program nawacita Jokowi akan terwujud,” tutup Suprajarto. (*) Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Pembiayaan Solusi Emas Hijrah Bank Muamalat melonjak 33 kali lipat pada 2025, mencapai… Read More
Poin Penting IHSG ditutup menguat 0,94 persen ke level 9.032,58 dan sempat menyentuh All Time… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya temukan 40 perusahaan baja asal China dan Indonesia yang diduga mengemplang… Read More
Poin Penting Permata Bank menargetkan pertumbuhan transaksi kartu kredit 20% lewat Travel Fair 2026 bersama… Read More
Poin Penting Permata Bank optimistis kredit konsumer tumbuh sekitar 10 persen pada 2026, dengan prospek… Read More
Poin Penting OTT pegawai pajak dinilai momentum bersih-bersih institusi, bukan cerminan keseluruhan DJP. DPR menegaskan… Read More