News Update

BNI Ditunjuk Sebagai Pengelola Dana APBN KKP

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memilih PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) sebagai bank yang akan mengelola dana Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) KKP, menyalurkan kredit kepada mitra-mitra binaan KKP di industri Kelautan & Perikanan, hingga memberikan edukasi mengenai layanan perbankan kepada nelayan.

Kerja sama BNI dengan KKP ini ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Menteri Kelautan & Perikanan RI, Susi Pudjiastuti dengan Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta.

Adapun Penandatanganan PKS dilaksanakan oleh Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati dengan Kepala Badan Riset & Sumber Daya Manusia (BPSDM) KKP, Direktur Utama Badan Layanan Usaha (BLU) KKP, dan dengan Direktur Utama Perinus.

MoU BNI dengan BPSDM KKP serta BLU KKP ini terkait tentang Penyaluran Dana APBN, Pemberian Fasilitas Kredit, Edukasi Layanan & Produk Perbankan, serta Dukungan Program Pemberdayaan Kepada Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Adapun MoU antara BNI dengan Perinus diarahkan untuk Pemberian Fasilitas Kredit kepada nelayan binaan, pinjaman berbasis gaji, penyaluran kredit konsumer, hingga layanan cash management BNI.

Herry menyampaikan bahwa, BNI juga memberikan berbagai solusi dan dukungan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan diantaranya percepatan penyaluran kredit program dan kredit umum baik secara langsung maupun lingkage kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan binaan KKP.

BNI juga siap melakukan pertukaran data dan Informasi, layanan fungsi perbankan kepada Channeling Bank Administrating Bank pada proyek pinjaman dan atau hibah Luar Negeri.

“BNI bahkan menyediakan layanan perbankan dalam lingkup kemitraan di bidang kelautan dan perikanan seperti pengelolaan dana melalui cash management, payroll, Kartu Pegawai Elektronik/ KPE, pengelolaan dana pensiun, kredit konsumen, hingga corporate individual credit card. BNI pun dapat menyiapkan fasilitas pengelolaan dana APBN dan layanan perbankan lainnya,” kata Herry di Jakarta, Jumat, 25 Agustus 2017.

Lebih jauh kata Herry dengan kerja sama tersebut akan dapat memberikan berbagai kemudahan kepada KKP dalam pengelolaan keuangannya sehingga akan tercipta efisiensi dan efektifitas kinerja keuangan KKP.

Kerja sama ini semakin memperkuat pengelolaan dana Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) yang dikelola melalui KKP oleh BNI. (*)

Dwitya Putra

Recent Posts

Teknologi Terpadu Tekan Risiko Gangguan Operasional IT

Poin Penting Kerusakan atau hang perangkat operasional seperti aplikasi kasir bisa menyebabkan gangguan bisnis serius… Read More

1 hour ago

OJK Targetkan Aset Asuransi Tumbuh hingga 7 Persen di 2026

Poin Penting OJK menargetkan aset asuransi tumbuh 5-7 persen pada 2026, seiring optimisme kinerja sektor… Read More

2 hours ago

OJK Targetkan Kredit Perbankan Tumbuh hingga 12 Persen di 2026

Poin Penting OJK memproyeksikan kredit perbankan 2026 tumbuh 10–12 persen, lebih tinggi dibanding target 2025… Read More

3 hours ago

Kekerasan Debt Collector dan Jual Beli STNK Only Jadi Alarm Keras Industri Pembiayaan

Poin Penting Kekerasan debt collector dan maraknya jual beli kendaraan STNK only menggerus kepercayaan publik,… Read More

4 hours ago

OJK Wanti-wanti “Ormas Galbay” dan Jual Beli STNK Only Tekan Industri Pembiayaan

Poin Penting OJK menegaskan peran penagihan penting menjaga stabilitas industri pembiayaan, namun wajib diatur rinci,… Read More

5 hours ago

Sidak Industri Baja, Purbaya Kejar Potensi Tunggakan Pajak Rp500 Miliar

Poin Penting Menkeu Purbaya sidak dua perusahaan baja di Tangerang yang diduga menghindari pembayaran PPN… Read More

5 hours ago