Penandatanganan kerja sama BNI dan SMI
Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI jalin kerja sama strategis dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI melalui transaksi Repurchase Agreement (repo) senilai Rp550 miliar.
Kerja sama ini pertama kali dilakukan BNI dalam rangka memperkuat likuiditas nasabah korporasi sekaligus mendukung pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis di Indonesia.
Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh SEVP Treasury BNI Ita Tetralastwati dan Direktur Operasional dan Keuangan SMI Aradita Priyanti, serta disaksikan oleh Treasury Division Head BNI Hariadi Hendrawan dan Pgs International Division Head Dyah Paramitha di Grha BNI pekan lalu.
Baca juga: BNI Atur Ulang Jam Operasional Selama Ramadan, Simak Jadwalnya
Ita Tetralastwati mengatakan, melalui transaksi repo, BNI menyediakan dana kepada SMI dengan jaminan surat berharga, sehingga SMI dapat memperoleh pendanaan jangka pendek secara lebih efisien.
“Transaksi repo ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi BNI, transaksi ini merupakan salah satu cara mengoptimalkan penempatan dana. Sementara bagi SMI, transaksi ini memberikan kemudahaan dalam memperoleh likuiditas dengan cepat dan fleksibel, sehingga dapat mendukung pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang saat ini sedang berjalan,” kata Ita dikutip 5 Maret 2025.
Di tempat yang sama, Aradita menambahkan, kerja sama tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Transaksi repo ini diharapkan menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.
Baca juga: 15 Tahun Berkiprah, Ini Kontribusi IIF Untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
”Dengan adanya dukungan dari BNI, SMI dapat lebih leluasa dalam menjalankan perannya sebagai katalisator pembiayaan infrastruktur,” katanya.
BNI dan SMI berkomitmen untuk terus memperkuat kerjasama dan mengembangkan berbagai inisiatif pembiayaan inovatif lainnya. Melalui sinergi yang kuat antara sektor perbankan dan lembaga pembiayaan infrastruktur. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More