BNI KCLN Hongkong
Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatat kenaikan saldo tabungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebesar 19,5 persen secara tahunan (yoy) atau Rp2,14 triliun hingga Maret 2025.
Kekuatan jaringan BNI yang tersebar di sembilan lokasi strategis di luar negeri berkontribusi terhadap kemudahan akses perbankan bagi PMI.
Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan, pertumbuhan signifikan tabungan PMI ini merupakan hasil nyata dari strategi dan dukungan jaringan BNI yang tersebar baik di dalam negeri maupun luar negeri.
“Kami terus berkomitmen untuk memberikan solusi keuangan terbaik bagi PMI agar mereka dapat mengelola keuangan dengan aman dan efisien, di mana pun mereka berada,” ujar Corina dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 Mei 2025.
Baca juga: BNI AM Sebut Meredanya Tensi Dagang AS-China Jadi Katalis Positif bagi IHSG
Salah satu faktor pendorong pertumbuhan tersebut adalah kemudahan pembukaan rekening tabungan melalui platform digital wondr. Dengan menggunakan e-KTP, para PMI kini dapat membuka rekening secara digital tanpa harus datang ke kantor cabang.
Adapun bagi PMI yang hanya memiliki paspor Indonesia, pembukaan rekening tetap dapat difasilitasi melalui kunjungan ke kantor cabang BNI terdekat.
“Digital onboarding melalui wondr memungkinkan PMI untuk langsung mengakses seluruh produk dan layanan BNI secara mudah dan cepat,” tambah Corina.
Baca juga: OJK Catat Kepemilikan SBN Sektor Perbankan Tembus Rp1.112,88 Triliun di Maret 2025
Nasabah PMI BNI paling banyak tersebar di negara-negara seperti Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, dan Jepang. Dalam mendukung pelayanan kepada nasabah di luar negeri, BNI mengandalkan Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) yang berlokasi di Tokyo, Seoul, Hong Kong, Singapura, London, dan New York. Selain itu, BNI juga memiliki kantor perwakilan di Den Haag dan Sydney.
“Keberadaan KCLN dan kantor perwakilan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk hadir lebih dekat dengan nasabah dan menjawab kebutuhan finansial mereka secara menyeluruh,” tutup Corina. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More
Poin Penting Keamanan OCTO Biz diperkuat dengan sistem berlapis termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, dan… Read More
Poin Penting KB Bank Syariah menghadirkan layanan deposito digital melalui aplikasi BISA Mobile untuk memperluas… Read More
Poin Penting Defisit APBN kuartal I 2026 mencapai Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB), lebih tinggi… Read More