Jakarta–PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) saat ini tengah gencar menggenjot pembiayaan melalui mekanisme digital. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara BNI antisipasi potensi fraud.
Meski begitu, pihak BNI mengaku tetap mewaspadai adanya potensi fraud, seperti kredit macet atau non performing loan (NPL) dan sebagainya. (Baca juga: Fraud Perbankan Paling Banyak Dilakoni Direksi)
“Makanya kita terus mitigasi usahanya. Sehingga tidak terjadi fraud di online ini. Jangan sampai kemudian terjadi kemacetan (NPL) di tengah jalan,” kata Kepala Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI, Anton Siregar, di Jakarta, kemarin.
Salah satu mekanisme mitigasi risiko itu, kata Anton, pihaknya tetap fokus membiayai sektor yang produktif. Kendati sektor itu dinilai tidak bankable (dapat dibiaya perbankan), yang terpenting tetap feasible (mempunyai kelayakan untuk dibiayai). Melalui kredit digital ini, diharapkan dapat menjadi langkah antisipasi potensi fraud.
“Makanya, kami tak berikan penjaminan dalam kredit digital ini. Tapi yang jelas sektornya feasible dan produktif. Sehingga kami biayai dari hulu sampai hilir. Kalau di hilirnya saja, tidak menjaga kontinuitas. Itu justru yang bahaya,” tegas Anton. (Selanjutnya: Optimis tumbuh)
Dengan mematok bunga single digit, yaitu 9,95%, perseroan optimis pertumbuhannya positif. Di tahun depan, dia menargetkan bisa bertumbuh mencapai 25%.
Sejauh ini outstanding kredit digital BNI sendiri cukup positif, yakni mencapai Rp4,3 triliun sejak diluncurkan pada April lalu. “Saat itu kita launch dengan dua platform yakni e-lo mobile dan e-form,” jelas dia. (Baca juga: BNI Permudah Pengajuan KUR dan BNI Wirausaha)
Hingga 11 November 2016, BBNI telah menerima aplikasi permohonan layanan pembiayaan digital sebanyak 10.671 aplikasi.
Ia merinci, untuk nasabah yang memilih format e-lo mobile sebanyak 9.694 aplikasi dan sebanyak 8.683 aplikasi di setujui penyaluran kreditnya. Sedangkan nasabah yang memiliki format e–form sebanyak 982 aplikasi.
Sejauh ini, untuk kredit digital BNI fokus ke sektor pertanian terlebih dahulu. Baru setelah itu, sektor perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. (*) Dwitya Putra
Editor: Paulus Yoga
