Jakarta – Pada Maret 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi di Indonesia mencapai 0,66%, naik dari bulan sebelumnya -0,22%. Menanggapi angka inflasi yang naik dan harga kebutuhan beberapa komoditas inti yang meningkat, Pemerintah berupaya menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng.
Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengungkapkan, keputusan Pemerintah untuk menyalurkan BLT merupakan sebagai upaya menjaga daya beli dan konsumsi rumah tangga masyarakat. Saat ini, konsumsi masyarakat memang memiliki bagian terbesar dalam PDB Indonesia, sehingga tingkat inflasi yang tinggi perlu ditangani.
“Program yang kita lakukan kali ini bukan untuk mengendalikan inflasi, tetapi untuk merespon inflasi yang terjadi. Supaya menjaga daya beli masyarakat terutama menengah bawah agar bisa merespon secara tepat terhadap kenaikan harga-harga tersebut,” ujar Isa pada paparan virtualnya, Jumat, 8 April 2022.
Sebagai informasi, BLT Minyak Goreng ini akan dibagikan pada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk rumpun Bantuan Sosial Pangan dari Kemensos. Sementara itu, total jumlah penerima BLT Minyak Goreng yang ada di Rumpun BTPKLWN adalah 2,5 juta PKL dan warung, terutama makanan atau gorengan.
Isa mengungkapkan pihaknya akan terus melakukan evaluasi pada kebijakan BLT Minyak Goreng. Saat ini pemerintah baru memberikan selama 3 bulan. Meskipun demikian, bukannya mustahil untuk kebijakan ini diperpanjang jika memang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Karena itu, kita akan lihat, saat ini memang hanya tiga bulan, April, Mei, Juni apakah ini sudah cukup untuk merespon kenaikan harga yang terjadi? Nanti kita akan evaluasi kembali. Ini akan menjadi ukuran kita untuk melakukan perpanjangan atau sudah cukup,” jelas Isa. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More
Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More