BKPM Perkuat Keamanan Investasi

Jakarta–Pascadilantiknya Tito Karnavian sebagai Kapolri, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meyakini, hal ini akan memperkuat sinergi dengan Kepolisian dalam mendukung investasi, khususnya jaminan keamanan terhadap proyek investasi.

Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan, kondisi tersebut sejalan dengan pengalaman saat Tito menjabat Kapolda Metro Jaya. Di mana saat itu Tito sudah meririntis sinergi untuk memberikan jaminan keamanan bagi investor. Menurutnya, kinerja investasi akan lebih baik dengan dukungan jaminan keamanan dari pihak kepolisian.

“Saat beliau menjabat Kapolda Metro, sudah pernah dirintis kerjasama untuk memberikan jaminan kepada investor yang merealisasikan investasinya. Termasuk bagi investor existing. Kami akan meneruskan dan memperkuat sinergi sehingga dapat meningkatkan iklim dan daya saing investasi di Indonesia,” ujar Franky dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis, 14 Juli 2016.

Franky menjelaskan, salah satu bentuk sinergi BKPM dan Polri dalam mendukung investasi adalah dukungan terhadap Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) yang ditandatangani oleh Kepala BKPM dan Kapolri, 22 Februari 2016 yang lalu.

Dalam kesempatan tersebut juga ditandatangani nota kesepahaman antara BKPM dan Kapolda yang wilayahnya terdapat kawasan industri yang mengimplementasikan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi. Salah satunya Kapolda Metro Jaya yang dijabat Tito Karnavian.

“Program KLIK sudah berjalan dengan dukungan dari Kementerian dan Lembaga maupun pemerintah daerah, termasuk kepolisian. Ke depan kami akan mengembangkan berbagai bentuk sinergi lainnya sehingga iklim investasi di Indonesia semakin menarik bagi investor,” tambahnya.

Selain dengan Kapolda Metro Jaya, Kepala BKPM juga memiliki nota kesepahaman dengan beberapa pimpinan Kepolisian di tingkat provinsi di antaranya dengan Kapolda Jawa Barat, Kapolda Jawa Tengah, Kapolda Jawa Timur, Kapolda Sumatera Utara dan Kapolda Sulawesi Selatan. Nota kesepahaman ini dibuat agar Kepolisian di tingkat daerah dapat memiliki perhatian khusus terkait pentingnya dukungan terhadap keamanan proyek-proyek investasi di daerah, khususnya dalam kawasan industri KLIK yang melakukan percepatan konstruksi.

KLIK merupakan program yang memberikan kemudahan bagi investor untuk dapat langsung melakukan konstruksi sambil mengurus perizinan yang diperlukan. Saat ini program tersebut dilaksanakan pada 14 kawasan industri, dengan total luas lahan  10.022 hektar.

Keempat belas kawasan industri tersebut tersebar di enam provinsi yakni Jawa Tengah terdiri dari 3 kawasan industri seluas 840 hektar, Jawa Timur terdiri dari 1 kawasan industri seluas 1.761 hektar, Sulawesi Selatan 1 kawasan industri seluas 3.000 hektare, Banten terdiri dari 3 kawasan industri dengan total luas lahan 3.170 hektare, Jawa Barat terdiri dari 5 kawasan industri dengan total luas lahan 1.111 hektar dan Sumatera Utara terdiri dari 1 kawasan industri seluas 100 hektar. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga