BKF: Kinerja Manufaktur Indonesia Masih Ekspansif

Jakarta – Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di level 53,7 pada awal tahun 2022. Angka ini masih tercatat ekspansif dan meningkat tipis dibandingkan bulan sebelumnya pada level 53,5.

Dengan ini, PMI Manufaktur Indonesia masih dalam tren meningkat selama lima bulan berturut-turut. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengungkapkan, capaian ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk menangani pandemi tanpa mengorbankan kegiatan ekonomi.

“Ini merupakan awalan yang baik di tahun 2022. Perkembangan industri yang ekspansif ini akan terus kami jaga dengan konsistensi dalam penanganan pandemi termasuk mitigasi varian Omicron dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sehingga pemulihan bisa terus berlanjut sesuai dengan arah yang kami proyeksikan di tahun ini,” ujar Febrio pada keterangannya, 2 Februari 2022.

Sektor manufaktur Indonesia yang melanjutkan kondisi ekpansi ini ditopang oleh kuatnya kinerja ekspor dan membaiknya permintaan domestik. Pertumbuhan output didorong oleh peningkatan permintaan dan kondisi produksi yang lebih baik, termasuk dimulainya kembali produksi untuk beberapa sektor yang sebelumnya menghadapi gangguan.

Sementara, kuatnya permintaan ekspor tercermin pada indeks permintaan ekspor Indonesia mencatatkan rekor tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, permintaan dalam negeri juga terus mengalami pemulihan. Kapasitas produksi meningkat didorong oleh menguatnya permintaan, telah memberikan dampak positif kepada tingkat penyerapan tenaga kerja.

Adapun, laju inflasi Januari 2022 tercatat sebesar 2,18% (yoy), meningkat dari angka Desember 2021 sebesar 1,87% (yoy). Kenaikan inflasi tersebut seiring dengan menguatnya aktivitas konsumsi masyarakat. Selain itu, kenaikan harga komoditas dan beberapa harga pangan karena faktor cuaca basah berkontribusi pada inflasi tersebut.

“Pemerintah senantiasa menjaga harga-harga energi domestik seperti BBM pada harga yang tetap meski terjadi kenaikan harga komoditas. Hal ini ditujukan agar daya beli masyarakat terhadap kebutuhan energi pokok tetap terjaga,” sambung Febrio. (*)

 

Editor: Rezkiana Nisaputra