BJB Siapkan Tahap Due Diligence Untuk Merger Bank Banten

Jakarta – Menindaklanjuti hasil Letter of Intent (LOI) yang telah ditandatangani pada Kamis (23/4) antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim, maka dalam hal ini Bank BJB akan mempersiapkan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh kedua belah pihak.

“Sebagai langkah awal kami akan melakukan proses persiapan due diligence yang kami pastikan untuk dilakukan secara cermat, professional dan independent,” ujar Direktur Utama Yuddy Renaldi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, 24 April 2020.

Asal tahu saja, PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) akan melakukan penggabungan usah (merger) ke dalam Bank BJB. Hal tersebut dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima permohonan rencana penggabungan usaha.

Menurut Yuddy, sinergi bisnis akan dilakukan dengan teliti dan hati-hati sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dalam upaya penguatan perbankan nasional dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Ia meyakini, langkah ini dapat terwujud dan dan berkontribusi dalam penguatan industri perbankan nasional.

“Untuk mewujudkan nya sesuai dengan harapan, kami mohon dukungan dari seluruh stakeholders, pemegang saham, OJK, BI dan masyarakat,” ucapnya.

Sebelumnya Gubernur Banten Wahidin Halim secara mengejutkan telah mengeluarkan keputusan untuk memindahkan dana kas atau Penyimpanan Uang Milik Pemprov Banten dari Bank Banten ke Bank BJB. Hal-hal teknis yang berkaitan dengan LOI akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama kedua belah pihak.

Dalam kerangka LOI tersebut, Bank Banten dan Bank BJB melaksanakan kerjasama bisnis, termasuk dukungan Bank BJB terkait kebutuhan likuiditas Bank Banten antara lain dengan menempatkan dana line money market dan/atau pembelian aset yang memenuhi persyaratan tertentu, secara bertahap.

Sementara itu, dalam proses pelaksanaan penggabungan usaha, Bank BJB akan melakukan due diligence dan OJK meminta Bank BJB dan Bank Banten segera melaksanakan tahap-tahap penggabungan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)