Gagal Bayar Bunga MTN SNP Finance: Dimana Tanggung Jawab Pefindo dan Deloitte
Jakarta – Salah satu kantor akuntan publik terbesar dunia, Deloitte tak luput dari badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tengah melanda Amerika Serikat (AS).
Berdasarkan memo internal karyawan yang bocor ke publik, sebanyak 1.200 karyawan atau 1,5% dari total keseluruhan karyawan yang berada di AS harus dirumahkan.
Opsi PHK dilakukan lantaran terjadi penurunan bisnis konsultasi mereka. Selain itu, dipengaruhi juga oleh penurunan aktivitas merger dan akuisisi.
“Bisnis AS kami terus mengalami permintaan klien yang kuat. Karena pertumbuhan dalam praktik tertentu moderat, kami mengambil tindakan personel yang sederhana jika diperlukan,” tulis memo tersebut dilansir dari Reuters, 26 April 2023.
Deloitte sendiri merupakan perusahaan penyedia jasa konsultasi terkemuka penasihat keuangan, penasihat risiko, pajak & hukum, dan layanan terkait lainnya.
Perusahaan yang didirikan di London pada 1845 itu turut mengumumkan gelombang PHK yang terjadi di AS sejak awal tahun 2023.
Misalnya saja, Ernst & Young yang lebih dahulu mengumunkan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 3.000 karyawan di Amerika Serikat, pada Senin (17/4/2023) waktu setempat.
Opsi pemangkasan dilakukan dengan alasan “kelebihan kapasitas” di beberapa bagian perusahaan.
Pengumuman tersebut datang hanya beberapa hari setelah perusahaan membatalkan rencana pemisahan divisi audit dan konsultasinya.
Juga ada, McKinsey & Co. yang mengurangi hampir 2.000 karyawan, yang akan menjadi salah satu pengurangan tenaga kerja terbesar yang pernah dilakukan perusahaan tersebut. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Cara lapor pajak di Coretax lebih praktis dengan fitur prepopulated, tetapi tetap membutuhkan… Read More
Poin Penting Gubernur Jambi memastikan gaji ASN dan PPPK tetap dibayar meski Bank Jambi mengalami… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II membahas upaya mendorong perdamaian Gaza dan stabilitas… Read More
Poin Penting Hingga kini belum ada keputusan resmi untuk menunda impor pikap India sebanyak 105… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang tenor penempatan dana Rp200 triliun di Himbara hingga September 2026, sebelumnya… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan dana SAL Rp200 triliun di Himbara, disambut positif BRI. Dana… Read More