Presiden AS Joe Biden absen di KTT ASEAN 2023/istimewa
Jakarta – Presiden Amerika Serikat Joe Biden bersikeras menyatakan bahwa pemerintah AS tidak akan mengalami ‘default’ atas kondisi gagal bayar plafon utang pada 1 Juni 2023 mendatang.
Dikatakan Biden, pada Kamis (25/5/2023), ada ‘kemajuan’ dalam negosiasi yang dilakukan Gedung Putih dan para pemimpin kongres. Namun, diakuinya masih ada sejumlah ketidaksepakatan penting.
Meski begitu, Biden mengatakan ketidaksepakatan tersebut perihal anggaran ke depan, bukan soal apakah AS akan gagal membayar utang-utangnya atau tidak.
“Negosiasi kami dengan Ketua DPR McCarthy yaitu mengenai akan seperti apa anggaran nanti, bukan soal gagal bayar,” kata Biden, dikutip VOA Indonesia, 26 Mei 2023.
Kembali dirinya menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat tidak akan default atas kondisi gagal bayar.
“Saya percaya bahwa akan mencapai sebuah kesepakatan yang memungkinkan untuk bergerak maju dan melindungi warga Amerika yang sudah bekerja keras,” jelasnya.
Diketahui, selama bermingu-minggu negosiasi antara Partai Republik dan Gedung Putih hingga ini belum menunjukan titik terang meski diambang tenggat waktu awal Juni esok.
Sejak awal, pemerintah AS menolak negosiasi dengan McCarthy dengan alasan tidak ingin menyandera keyakinan penuh bangsa dan kredit negara demi meloloskan agenda salah satu partai.
McCarthy pun menahan dukungan partainya untuk menaikkan plafon utang demi mendapatkan tuntutan Partai Republik berupa pemangkasan anggaran besar-besaran.
Gedung Putih sendiri telah menawarkan untuk menyamakan jumlah anggaran tahun 2024 dengan tahun ini dan membatasi anggaran belanja tahun 2025. Namun, pemimpin Partai Republik itu mengatakan itu saja tidak cukup. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More