BI Yakin Pemerintah Bisa Tahan Pelebaran Defisit APBN

Jakarta – Bank Indonesia (BI) menilai, pemerintah masih dapat menahan pelebaran defisit anggaran maksimal ke 2,67 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai dengan skenario Rancangan APBN Perubahan 2017. Di mana angka tersebut dianggap masih dalam level yang aman.

Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Gubernur BI Agus DW Martowardojo, di Jakarta, Jumat, 7 Juli 2017. Dirinya mengingatkan agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 harus dilakukan secara disiplin dan hati-hati.

“Salah satu yang sedang diperbaiki di Indonesia adalah pengelolaan fiskal dan itu ditandai dengan pemerintah yang menyehatkan fiskal, khususnya penerimaan negara dilakukan lebih optimal dan upaya pengelolaan defisit tetap dibatas sehat,” ujarnya.

Pernyataan Agus tersebut untuk menanggapi kebijakan pemerintah yang mengasumsikan pelebaran defisit dalam Rancangan-APBN-P 2017 yang mencapai 2,92 persen. Pemerintah juga akan melakukan penghematan belanja secara alamiah sehingga defisit akan menjadi 2,67 persen. Angka defisit ini naik dari target dalam APBN 2017 yang sebesar 2,41 persen.

Namun, Agus merespon positif postur belanja dalam RAPBN-P 2017 yang disampaikan pemerintah kepada Badan Anggaran DPR pada Kamis kemarin. Di antaranya mengenai anggaran belanja yang diperkirakan tidak akan digunakan (Self-Blocking) sebesar Rp16 triliun dan efisiensi atau pengalihan belanja ke sektor produktif.

Dalam RAPBNP 2017 yang disampaikan Kamis kemarin, pemerintah mengasumsikan target pendapatan negara sebesar Rp1.714,1 triliun dan belanja negara mencapai Rp2.111,4 triliun.

Agus mengingatkan, di tengah terus berkembangnya tekanan ekonomi dari eksternal, yang bersumber dari kemungkinan adanya satu lagi kenaikan suku bunga The Fed dan pemangkasan neraca The Fed, akan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap stabilitas kurs rupiah.

“Ke depan data ekonomi dunia masih penuh ketidakpastian,” tutup Agus. (*)