BI Terbitkan Desain Pengembangan Digital Rupiah

Perkantoran Bank Indonesia (BI). Foto: Erman Subekti.

Jakarta – Bank Indonesia (BI) menerbitkan desain (high level design) pengembangan Digital Rupiah yang terangkum dalam White Paper (WP) pada (30/11). White Paper ini menguraikan rumusan Central Bank Digital Currency (CBDC) bagi Indonesia dengan mempertimbangkan asas manfaat dan risiko. Sebagai langkah awal proyek yang memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur Digital Rupiah.

Key driver dari pengembangan Digital Rupiah yaitu, menegaskan fungsi BI sebagai otoritas tunggal dalam menerbitkan mata uang termasuk mata uang digital (sovereignty Digital Rupiah), memperkuat peran BI di kancah internasional, dan mengakselerasi integrasi ekonomi keuangan digital (EKD) secara nasional.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menyorot, Digital Rupiah sebagai salah satu dari kebijakan sistem pembayaran untuk akselerasi digitalisasi, bahwa Digital Rupiah akan diimplementasikan secara bertahap, dimulai dari wholesale CBDC untuk penerbitan, pemusnahan dan transfer antar bank.

“Kemudian diperluas dengan model bisnis operasi moneter dan pasar uang, dan akhirnya pada integrasi wholesale Digital Rupiah dengan ritel Digital Rupiah secara end to end,” tutur Perry dalam keterangan resmi, Rabu, 30 November 2022.

Penerbitan WP ini diharapkan menjadi katalisator pengembangan desain CBDC ke depan, agar penerapan dapat sesuai konteks dan karakteristik kebijakan. BI meyakini manfaat CBDC mampu menjaga kedaulatan Rupiah di era digital, termasuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital serta membuka peluang inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Perkembangan mata uang digital bank sentral di masa depan bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan. Bank sentral masih perlu melakukan eksplorasi dan uji coba untuk mengantisipasi perkembangan mata uang digital di masa depan.

“Pengembangan CBDC sendiri memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk kerja sama dengan bank sentral lain dan lembaga internasional,” jelas Perry. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Irawati