“Hal ini mengingat uang tunai masih menjadi mode pilihan transaksi untuk sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi ada kebutuhan yang lebih besar untuk mempopulerkan transaksi nontunai,” ucap Mirza.
Peningkatan transaksi nontunai juga terus didorong dengan memprakarsai model bisnis Government to Person (G2P) elektronik yang terdiri dari 4 proses utama, yaitu (i) pembukaan rekening / rekening, (ii) pendidikan dan sosialisasi, (iii) pencairan, dan (iv) Penarikan melalui agen Digital Financial Services. Melalui model itu, BI bersama pemerintah sepakat untuk menyalurkan bantuan secara nontunai dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca juga: Penyaluran Bansos Tingkatkan Inklusi Keuangan
“Sejak akhir 2016, Indonesia telah menerapkan G2P elektronik secara bertahap dimulai dengan penyaluran dana secara elektronik untuk PKH bagi 1,2 juta penerima. Tahun ini pemerintah kita mencairkan secara elektronik PKH kepada 6 juta penerima dan Bantuan Pangan Non Tunai kepada 1 juta penerima. Kami juga akan mendorong G2P elektronik dapat diakses baik dengan kartu maupun ponsel,” tutup Mirza. (*)
Editor: Paulus Yoga
Page: 1 2
Poin Penting Menkeu Purbaya sidak dua perusahaan baja di Tangerang yang diduga menghindari pembayaran PPN… Read More
Poin Penting Pembiayaan berkelanjutan Bank Mandiri mencapai Rp316 triliun pada 2025, tumbuh 8% yoy, terdiri… Read More
Poin Penting Aset industri pembiayaan 2025 terkontraksi 0,01 persen, dengan pertumbuhan piutang hanya 0,61 persen,… Read More
Poin Penting Kredit konsumen Bank Danamon tumbuh double digit di 2025, mencapai sekitar 12–15 persen,… Read More
Poin Penting BSN meluncurkan Bale Syariah by BSN sebagai mobile banking syariah terpadu untuk menjawab… Read More
Poin Penting Juda Agung resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, menggantikan Thomas Djiwandono yang menjadi… Read More