Categories: Moneter dan Fiskal

BI Tegaskan Sudah Diaudit BPK Sejak Lama

Pernyataan DPR perihal BI harus diaudit menjadi mentah karena bank sentral memang selalu diperiksa oleh BPK. Paulus Yoga

Mamuju–Pelemahan nilai tukar Rupiah yang cukup dalam pada tahun ini memang menjadi perhatian banyak pihak terhadap kinerja Bank Indonesia (BI).

“Kami jelaskan, BI selama ini sudah selalu diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” tegas Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo di Mamuju, Kamis, 1 Oktober 2015.

Ia menjabarkan, bahwa audit BI oleh BPK memang telah dilakukan sesuai dengan ketetapan Undang-undang Bank Indonesia, pun Undang-undang Peredaran Mata Uang.

“Hasil dari audit 13 tahun itu hasilnya wajar tanpa pengecualian. Hasilnya juga kita publikasikan. BI juga tiap kuartal membuat laporan ke DPR dan Presiden,” tukasnya.

Seperti diketahui, belum lama ini, Ketua DPR Setya Novanto menyatakan, bakal meminta Komisi DPR yang membidangi keuangan dan perbankan untuk berembuk dengan BPK guna membahas rencana pemeriksaan khusus terhadap BI.

Hal tersebut dinilainya perlu dilakukan menyusul terjerembabnya nilai tukar Rupiah, yang terhadap Dolar AS (USD) sudah menembus Rp14 ribu. Padahal asumsi nilai tukar terhadap Dolar AS yang sesuai fundamental perekonomian Indonesia ditetapkan di kisaran Rp13.000 per USD. (*)

Paulus Yoga

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

4 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

4 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

4 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

4 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

5 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

8 hours ago