BI Targetkan Indonesia Duduki Peringkat Pertama Ekonomi Syariah Global di 2029

Jakarta — Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi dan keuangan syariah nasional melalui sinergi lintas lembaga dan penguatan ekosistem halal.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) BI, Imam Hartono, dalam taklimat media, di Jakarta, Rabu, 4 Juni 2025.

Menurut Imam, ekonomi syariah Indonesia memiliki potensi besar dan peran strategis, tidak hanya secara nasional, namun juga dalam konteks global.

“Indonesia menargetkan menjadi pusat industri halal dunia dan peringkat 1 dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) pada tahun 2029,” ujar Imam, Rabu, 4 Juni 2025.

Saat ini Indonesia berada di urutan ketiga dalam GIEI, dibawah Saudi Arabia yang berada di urutan kedua, dan Malaysia yang ada di peringkat pertama.

“Indonesia kini berada di peringkat 3 dunia dalam GIEI dan peringkat 1 dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2024. Untuk mencapai posisi teratas di 2029, kita perlu mempercepat digitalisasi, mengembangkan e-commerce halal, Peningkatan konsumsi produk halal global yang diperkirakan capai USD 3,1 triliun pada 2027, dan memperkuat daya saing nasional,” tambahnya.

Imam menuturkan peluang pengembangan ekonomi syariah nasional, terdiri dari meningkatnya jumlah penduduk muslim global, digitalisasi dan penggunaan e-commerce, serta potensi pasar produk halal di negara OIC yang masih tinggi.

Baca juga: OJK Sudah Kantongi Kandidat Bank Syariah Baru Pesaing BSI, Ini Bocorannya!

Tiga Tantangan Industri Syariah

Namun demikian, terdapat tiga tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah, seperti di industri syariah yang meliputi produksi, ketersediaan dan kualitas bahan baku halal.

Kemudian, keuangan syariah yang terdiri dari inovasi model bisnis keuangan syariah, perluasan basis investor dan pemanfaatan digitalisasi. Serta, literasi syariah yakni memperkuat literasi ekonomi dan keuangan syariah masyarakat.

Imam menjelaskan bahwa ekonomi syariah merupakan sistem berbasis nilai yang menekankan etika, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Pengembangannya pun didorong oleh tiga pilar utama, diantaranya potensi pasar syariah, nilai-nilai syariah yang selaras dengan prinsip ESG, serta komitmen kuat dari pemerintah, termasuk melalui RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.

Strategi BI Perkuat Ekonomi Syariah

BI sendiri menjalankan strategi penguatan ekonomi syariah melalui pendekatan AIR: Akses keuangan, Inklusi ekonomi, dan Regulasi pendukung. Strategi ini sejalan dengan tujuh program prioritas nasional, antara lain pengentasan kemiskinan, penguatan ketenagakerjaan, dan digitalisasi.

Sementara itu, di tengah tantangan global seperti perlambatan ekonomi, ketidakpastian moneter, dan konflik geopolitik, sektor ekonomi syariah tetap mencatat kinerja positif. Imam menyebutkan bahwa pertumbuhan sektor halal value chain mencapai 4 persen pada 2024, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya, dengan pangsa terhadap PDB meningkat menjadi sebesar 25,45 persen.

Pembiayaan syariah juga tumbuh 9,87 persen. Dari sisi keuangan sosial, dukungan pemerintah melalui instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) terus berlanjut dengan volume mencapai Rp1,16 triliun.

Baca juga: BI Pangkas Target Pembiayaan Perbankan Syariah 2025 Jadi 8-11 Persen

Secara global, nilai transaksi ekonomi syariah pada 2023 mencapai USD 2,5–5 triliun, dengan industri makanan halal, modest fashion, farmasi, dan kosmetik sebagai penyumbang utama. Sedangkan, aset keuangan syariah global mendekati USD 5 triliun, tumbuh 11,5 persen dibanding tahun sebelumnya.

Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat literasi ekonomi syariah Tanah Air. Meski kesadaran masyarakat meningkat yang terlihat dari peningkatan indeks literasi keuangan syariah dari 16,3 persen (2020) menjadi 42,84 persen (2024), namun tindakan konkret di masyarakat masih perlu ditingkatkan.

“Dari data analitik kami, diskusi ekonomi syariah di media meningkat pesat dalam 10 tahun terakhir. Namun, masih ada gap antara kesadaran (awareness) dan tindakan (action) masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk mendorong perubahan perilaku,” tutupnya. (*) Ayu Utami