Jakarta–Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Mirza Adityaswara mengatakan, defisit anggaran terhadap PDB harus di kisaran 3 persen agar fiskal tetap stabil. Ia menilai apabila defisit tersebut tinggi, otomatis utang negara juga bisa semakin besar.
Hal tersebut menyusul adanya rencana revisi UU APBN untuk mengubah defisit terhadap PDB dari dari 3 persen menjadi 4 persen. “Kami di BI tidak sepakat bahwa APBN defisitnya diperbesar dari 3 persen PDB. UU kewenangan negara bisa diubah 3-4 persen, padahal defisit ditutup dengan utangan dan yang utang belum tentu mau,” ungkap Mirza Adityaswara pada acara halal bihalal Perbanas, di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2017.
Baca juga: Lampu Kuning Defisit Anggaran
Dirinya juga menilai, bila angka defisit diperbesar akan berakibat buruk bagi angka makroekonomi yang sedang kondisi stabil. Manta Kepala Eksekutif LPS ini juga mengapresiasi kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dapat mengendalikan angka pengeluaran pada APBN tahun 2016 lalu, walau banyak sentimen negatif menghampirinya.
“APBN tahun 2016 kalau tidak dikendalikan pengeluarannya APBN bisa di atas 3 persen terhadap PDB. Tapi ini dikendalikan Menteri Keuangan, memang banyak yang ngomel, tapi kalau tidak dikendalikan meledak di atas PDB,” ujarnya.
Pada 2017, pemerintah sendiri telah membentuk outlook defisit anggaran terhadap PDB di dalam APBN-P yang diajukan sebesar 2,92 persen. Tapi BI memproyeksikan kemungkinan level defisit berada di angka 2,6-2,7 persen dari PDB. (*)
Editor: Paulus Yoga
Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tetap tumbuh.… Read More
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara mengenai Amerika Serikat (AS) yang merasa keberatan… Read More
Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, pemerintah akan membentuk koperasi baru di… Read More
Jakarta - Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 mencatat setidaknya terdapat sebanyak 14… Read More
Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah membuka pendaftaran seleksi petugas penyedia jasa lainnya… Read More
Jakarta – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menyatakan naiknya… Read More