BI Sudah Guyur Insentif KLM Rp291,8 Triliun ke Perbankan, Ini Rinciannya

Jakarta – Bank Indonesia (BI) telah mengucurkan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebanyak Rp291,8 triliun hingga minggu kedua Maret 2025.

“Hingga minggu kedua Maret 2025, BI telah memberikan insentif KLM sebesar Rp291,8 triliun,” kata Perry Warjiyo, Gubernur BI dalam Konferensi Pers RDG di Jakarta, Rabu,19 Maret 2025.

Perry menjelaskan guyuran KLM tersebut diberikan masing-masing kepada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp125,7 triliun, Bank Umum Swasta Nasonal (BUSN) sebesar Rp132,8 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp27,9 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp5,4 triliun.

Baca juga: BI: Kredit Perbankan Tumbuh 10,30 Persen di Februari 2025

“Secara sektoral, insentif tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yakni pertanian, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, Ultra Mikro, dan hijau,” jelas Perry.

Sebelumnya, BI berkomitmen meningkatkan insentif KLM hingga Rp80 triliun guna mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Perry menyebutkan bahwa insentif KLM ini akan diberikan kepada bank-bank yang menyalurkan kreditnya ke sektor perumahan. Pemberian insentif ini akan dilakukan secara bertahap.

“Kami menyediakan sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujar Perry dalam konferensi pers program 3 juta rumah pemerintahan Presiden Prabowo di Gedung BI, Jakarta pada Rabu, 12 Februari 2025 lalu.

Baca juga: Tok! BI Tahan Suku Bunga Acuan 5,75 Persen pada Maret 2025

Adapun pada RDG bulan Februari 2025 lalu, Perry menyatakan bahwa peningkatan insentif KLM dari paling besar 4 persen menjadi paling besar 5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK), yang akan diberikan pada sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, dinaikkan secara bertahap dari Rp23 triliun menjadi sekitar Rp80 triliun untuk mendukung program Asta Cita Pemerintah di bidang perumahan, yang berlaku mulai 1 April 2025. (*)

Editor: Galih Pratama