News Update

BI Sudah Borong SBN Rp234,65 Triliun Untuk Tambal APBN

Jakarta – Bank Indonesia (BI) telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp234,65 triliun untuk menambal defisit APBN. Pembelian SBN tersebut terdiri dari 2 skema sesuai kesepakatan bersama dengan Pemerintah.

Gubernur BI Perry Warjoyo menjelaskan, melaui skema pembagian beban atau burden sharing, BI telah gelontorkan Rp183,48 triliun untuk pembeliam SBN. Pembelian SBN tersebut dilakukan dengan mekanisme secara langsung sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada 7 Juli 2020 atau skema burden sharing II.

“Realisasi pendanaan dan pembagian beban untuk pendanaan public goods dalam APBN tahun 2020 melalui mekanisme pembelian SBN secara langsung mencapai Rp183,48 triliun,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin 28 September 2020.

Sementara itu untuk skema kedua yakni Pembelian SBN melalui pasar perdana, BI juga telah menggelontorkan dana hingga Rp51,17 triliun per 24 September 2020. Pembelian SBN di pasar perdana berdasarkan kesepakatan bersama dengan Menteri Keuangan pada 16 April 2020 yang dilakukan melalui mekanisme pasar.

Perry mengungkapkan, dalam hal ini BI bertindak sebagai stanby buyer ketika pasar tidak mampu menyerap target lelang penerbitan SBN oleh pemerintah.

Ia menjelaskan, sebagai komitmen BI dalam mendukung pendanaan APBN Tahun 2020, BI telah membeli SBN dari pasar perdana sebesar Rp33,1 triliun dalam 10 kali lelang yang dilakukan pemerintah pada semester I/2020. Selanjutnya, hingga 24 September 2020 jumlah pembelian SBN BI meningkat menjadi Rp51,17 triliun dalam 22 kali lelang yang dilakukan pemerintah.

Sebagai informasi, pada Perpres 72 Tahun 2020, pemerintah menargetkan defisit anggaran Rp1.039,2 triliun atau 6,34% terhadap PDB. Untuk menutup defisit, pemerintah memerlukan pembiayaan utang sebesar Rp903,46 triliun. Secara rinci, kebutuhan pembiayaan utang sektor publik adalah Rp397,56 triliun dan sektor nonpublik Rp505,86 triliun. (*)

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi

Recent Posts

Ini Plus Minus Implementasi Demutualisasi BEI

Poin Penting Rencana demutualisasi BEI yang ditargetkan rampung kuartal I 2026 dinilai terlalu agresif dan… Read More

9 hours ago

DPR Soroti Konten Sensasional Jadi Pintu Masuk Judi Online

Poin Penting DPR menilai konten digital berjudul sensasional menjadi pintu masuk masyarakat ke praktik judi… Read More

9 hours ago

Program Gentengisasi Prabowo, Menkeu Purbaya Proyeksi Anggaran Tak Sampai Rp1 T

Poin Penting Menkeu Purbaya memproyeksikan anggaran program gentengisasi sekitar Rp1 triliun, bersumber dari dana cadangan… Read More

10 hours ago

Fundamental Kokoh, Bank BPD Bali Catatkan Pertumbuhan Positif dan Rasio Keuangan Sehat

Poin Penting Bank BPD Bali mencatat laba bersih Rp1,10 triliun (tumbuh 25,39 persen yoy), aset… Read More

10 hours ago

Demutualization of the IDX, a “Bloodless” Coup Three OJK Commissioner Resign Honourably

By: Eko B. Supriyanto, Editor-in-Chief of Infobank Three commissioners of the Financial Services Authority (OJK)… Read More

10 hours ago

Danantara Dukung Reformasi Pasar Modal dan Kebijakan Free Float OJK, Ini Alasannya

Poin Penting Danantara menyatakan dukungan penuh terhadap reformasi pasar modal yang digulirkan OJK, termasuk kebijakan… Read More

12 hours ago