Jakarta–Bank Indonesia (BI) memperkirakan, pada 2035 mendatang sekitar 75% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Oleh sebab itu, perlu adanya smart city yang mendukung hal tersebut.
“Kita melihat bahwa 75% dari penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan di 2035. Perlu ada masterplan untuk pengembangan smart city,” ujar Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo di Jakarta, Kamis, 2 Juni 2016.
Menurut Agus, berdasarkan data Asian Development Bank (ADB) sebanyak 80% pertumbuhan ekonomi di Asia didorong oleh perkotaan. Untuk itu Indonesia harus dapat meningkatkan daya saing perkotaan agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi regional.
Lebih lanjut dia menilai, bahwa Indonesia memiliki banyak calon smart city, seperti di Kalimantan yaitu kota Balikpapan, Bontang, dan Banjarmasin. Kemudian di Sulawesi ada kota Makassar dan Manado.
“Nah, smart city itu tentu pertama harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Tentang kawasan perkotaan, disiapkan Bappenas dengan penyesuaian UU, itu akan baik sekali. APBN juga,” tukasnya.
Dia menjelaskan, komponen utama smart city bukan saja smart economy tapi harus dimulai dengan smart living, smart people, smart mobility, smart environment dan smart governance. “Ini yang harus kita di dalam masterplan pengembangan kota,” papar Agus.
“Ini kita juga lihat beberapa kota menggunakan APBD dengan efisien sekali, semua nontunai, pajak dan restribusi juga dengan elektronifikasi. Ini dimulai ke penerima bantuan sosial. Ini kita lakukan secara nontunai,” tutup Agus. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More