Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengaku telah berperan aktif dalam pengadaan vaksin Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui burden sharing antara BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bedasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) II.
Gubernur BI Perry Warjiyo bahkan mengatakan, pihaknya mendorong sisa anggaran dari burden sharing yang tak terpakai di 2020 bisa dipindahkan (carry over) untuk anggaran vaksin pada 2021. Kemenkeu pun mencatat dana burden sharing SKB II tersebut masih tersisa sekitar Rp39 triliun.
“Saya dapatkan informasi masih ada sisa sekitar Rp39 triliun dan berdasarkan UU APBN 2021, ini dana yang belum digunakan bisa di carry over 2021,” kata Perry melalui video conference di Jakarta, Kamis 17 Desember 2020.
Meskipun begitu, dirinya menyerahkan sepenuhnya kewenangan penggunaan sisa anggaran burden sharing kepada Pemerintah.
Perry menambahkan, skema burden sharing merupakan bukti komitemen BI bersama pemerintah agar vaksinasi bisa dilaksanakan dengan baik dimana salahsatu prioritas penerima vaksin ialah tenaga medis, TNI-POLRI dan masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penggunaan dana burden sharing di APBN 2020 terbagi beberapa skema, pertama yang sifatnya untuk manfaat hidup masyarakat atau public goods dengan dana sekitar Rp397,56 triliun.
Sri Mulyani merinci dana tersebut terdiri dari dana bidang kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, bidang perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun dan sektoral, kementerian lembaga, pemda Rp106,1 triliun. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More