BI; Otoritas moneter. (Foto: Paulus Yoga)
Jakarta–Bank Indonesia (BI) mengaku, masih akan melakukan pelonggaran kebijakan moneternya melalui salah satu instrumen yang dianggap paling sejalan dengan kondisi perekonomian domestik dan luar negeri.
“Dalam Rapat Dewan Gubernur BI (RDG-BI) sebelumnya (14/1), bahwa ruang pelonggaran meneter itu memang ada,” ujar Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat, 12 Februari 2016.
Menurutnya, sejauh ini pihaknya tengah mengukur dan mengkaji tiga kebijakan moneter yang dapat mengakomodir pelonggaran kebijakan moneter sesuai dengan dinamika ekonomi nasional dan global.
“Kami akan kalibrasi. Bentuknya itu bisa pelonggaran di sisi operasi moneter, bisa penurunan suku bunga acuan (BI Rate) dan bisa juga penurunan Giro Wajib Minimum (GWM),” tukasnya.
Namun demikian, lanjut Perry, hasil kalibrasi terhadap ketiga instrumen moneter tersebut masih harus didiskusikan lagi pada RDG-BI yang akan berlangsung pada 17-18 Februari 2016, yang juga harus melihat dinamika ekonomi nasional dan global.
“Tentu saja di dalam RDG akan kami bahas menyeluruh atas faktor-faktor positif yang ada dan faktor global,” paparnya.
Selain itu, kata dia, BI juga harus mempertimbangkan dan mencermati faktor risiko dari masing-masing kebijakan moneter. Sehingga, keputusan yang akan ditempuh BI bisa tetap menjaga stabilitas ekonomi domestik. (*) Rezkiana Nisaputra
Poin Penting OJK mendorong keterbukaan informasi pasar modal melalui sistem pelaporan elektronik AKSes KSEI dan… Read More
Poin Penting Transaksi Syariah Card Bank Mega Syariah melonjak 48% pada Desember 2025 dibandingkan rata-rata… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tengah membahas penambahan satu lapisan cukai rokok untuk memberi… Read More
Poin Penting Permata Bank mulai mengkaji pengembangan produk BNPL/paylater, seiring kebijakan terbaru regulator, namun belum… Read More
Poin Penting OJK menyiapkan aturan pengawasan finfluencer yang ditargetkan rampung pertengahan 2026, dengan fokus pada… Read More
Poin Penting Purbaya menilai lambatnya penyerapan anggaran K/L dan Pemda merupakan masalah klasik yang terjadi… Read More