Operasi Moneter BI Hingga Juli 2018 Serap Rp291 Triliun
Jakarta – Bank Indonesia (BI) telah menyerap Rp291,6 triliun dari operasi moneter yang dilakukan hingga 20 Juli 2018. Operasi moneter BI ini melalui berbagai instrumen seperti term deposit, reverse repo (RR) SUN, Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Surat Berharga Negara (SBN), dan lainnya.
“Operasi moneter sudah Rp291,6 triliun. Jadi terjadi excess liquidity. Lalau likuiditas berlebih itu bisa meng-create stabilitas,” ujar Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI, Nanang Hendarsah di Jakarta, Selasa 24 Juli 2018.
Lebih lanjut dirinya merincikan, operasi moneter yang dilakukan Bank Sentral hingga 20 Juli 2018 tersebut paling banyak berada di instrumen SDBI yang tercatat sebanyak Rp118 triliun. Ini artinya bank-bank merasa lebih nyaman di SDBI lantaran yield-nya lebih menarik bila dibandingkan dengan deposit facility (DF).
Baca juga: BI Terbitkan Ketentuan Penyempurnaan Operasi Moneter
“Untuk deposit facility sebesar Rp38,6 triliun. Ini mereka bank menempatkan likuiditasnya. Mereka kelebihan likuiditas,” ucapnya.
Sedangkan untuk lending facility (LF), kata Nanang, Bank Sentral tidak sembarangan memberinya karena ada agunannya, yakni SBI dan SBN. “Bukan kondisinya ketat, tapi hanya mismatch harian. Kondisi ketat atau excess itu harus dilihat bank di posisi apa. Karena ketat itu relatif. Jadi Ini lebih masalah segmentasi saja,” tutupnya. (*)
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Poin Penting OCBC Sekuritas bermitra dengan Makmur untuk menghadirkan fitur investasi saham di platform Makmur… Read More
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More