Poros Pertumbuhan: Perry, Jokowi dan Wimboh
Jakarta – Guna memperluas kebijakan yang lebih akomodatif dan mendorong permintaan domestik, Bank Indonesia (BI) terus mendorong supply transaksi Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), melalui penyederhanaan ketentuan kewajiban underlying transaksi DNDF.
Seperti dikutip dari laman BI, di Jakarta, Senin, 20 Mei 2019 menyebutkan, penyempurnaan aturan DNDF melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.21/7/PBI/2019 tentang Perubahan atas Perturan Bank Indonesia No.20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non Deliverable Forward.
Penyempurnaan aturan DNDF melalui PBI ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas melalui penyesuaian underlying transaksi untuk penjualan valas terhadap Rupiah melalui transaksi DNDF yang dilakukan oleh nasabah atau pihak asing. Hal ini juga sejalan dengan keputusan RDG-BI pada April 2019 lalu.
Bank Sentral berharap, penyempurnaan ketentuan ini dapat memberikan kemudahan bagi pelaku pasar untuk melakukan lindung nilai atas risiko nilai tukar melalui penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi DNDF. (*)
Poin Penting OJK menunjuk Bank Kalsel sebagai Bank Devisa sejak 31 Desember 2025 dengan masa… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo mendorong riset kampus berorientasi hilirisasi dan industri nasional untuk meningkatkan pendapatan… Read More
PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan… Read More
Poin Penting Pengawasan OJK disorot DPR karena platform Dana Syariah Indonesia (DSI) masih dapat diakses… Read More
UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More