Gubernur BI; Tahan BI rate. (Foto: Erman)
Batam – Sektor maritim dianggap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, ketika sektor komoditas yang menjadi andalan perekonomian nasional semakin terbatas produksinya lantaran dampak ekonomi global.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) di Batam, Jumat, 12 Agustus 2016. Menurutnya, hal tersebut akan tercapai jika pembangunan disetiap sub-sektor maritim sejalan dengan reformasi kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Dia meyakini sektor maritim akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia, sejalan dengan Indonesia yang merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, serta memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Namun saat ini sektor maritim hanya berkontribusi 4% terhadap perekonomian.
“Ini karena masih lemahnya industri galangan kapal dan komponen kapal, dominasi asing dalam jasa pelayaran, dan terbatasnya tenaga maritim yang berkualitas,” ujar Agus.
Untuk merealisasikan sektor maritim menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia, maka pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi dan berjalan bersama-sama. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan integratif agar tercipta lingkungan hulu dan hilir di sektor maritim yang saling mendukung.
“Ini kesepakatan kami dalam Rapat Evaluasi Ekonomi dan Keuangan Daerah (Rekda), maka dari itu, pertama adalah perlunya kebijakan satu peta dan satu desain kapal untuk mendukung industri perkapalan,” ucapnya.
Selain itu, pemerintah juga diminta melanjutkan dan memperkuat asas cabotage yakni kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
“Perlu adanya juga strategi pengembangan industri dan komoditas unggulan daerah dan nasional untuk mampu saling mengisi dengan optimalisasi kapasitas angkut,” tutup Agus. (*)
Editor: Apriyani K
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More