Jakarta–Bank Indonesia (BI) terus membahas dan segera mengusulkan kebijakan penyederhanaan nominal rupiah (redenomisasi) kepada Pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo mengungkapkan, saat ini proses pembahasan tersebut masih dalam tahap pengajuan Rancangan Undang-undang (RUU) Redemonisasi di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017.
“Kami tentu akan terus bicara dengan presiden, menkumham (Menteri Hukum dan HAM) dan juga Menkeu (Menteri Keuangan) dan kalau dimungkinkan kita akan ajukan RUU redemoniasi ke DPR di tahun 2017,” ungkap Agus saat ditemui di penghargaan Bank Indonesia 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2017.
Baca juga: Penerapan Redenominasi Belum Mendesak
Agus menjelaskan, bila RUU Redemonisasi ini dapat diajukan ke Prolegnas, maka akan menjadi prioritas pembahasan di DPR pada tahun 2017 dan proses redemonisasi dapat segera terwujud. Agus juga menjelaskan, terdapat tiga tahapan utama yang ditempuh agar kebijakan redemonisasi ini dapat terwujud dengan baik, yakni tahap proses, transisi, dan face out.
“Kita tahu kalau ini bisa dibahas 2017 dan bisa disetujui, nanti masih ada prosesnya yang masih butuh waktu 7 tahun, lalu 2 tahun persiapan dan 2020-2024 masa transisi lalu baru nanti tahap face out.” jelas Agus.
Pada pertemuan terakhir BI dan DPR tadi malam (Senin 17 Juli 2017) pada Forum Group Discussion, Agus mengungkapkan seluruh fraksi di komisi XI DPR telah menyambut baik dan mendukung atas terlaksananya redemonisasi. (*)
Editor: Paulus Yoga
Jakarta - Bank Mandiri terus memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dengan menghadirkan Livin’ Fest… Read More
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More