Jakarta–Bank Indonesia (BI) terus membahas dan segera mengusulkan kebijakan penyederhanaan nominal rupiah (redenomisasi) kepada Pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo mengungkapkan, saat ini proses pembahasan tersebut masih dalam tahap pengajuan Rancangan Undang-undang (RUU) Redemonisasi di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017.
“Kami tentu akan terus bicara dengan presiden, menkumham (Menteri Hukum dan HAM) dan juga Menkeu (Menteri Keuangan) dan kalau dimungkinkan kita akan ajukan RUU redemoniasi ke DPR di tahun 2017,” ungkap Agus saat ditemui di penghargaan Bank Indonesia 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2017.
Baca juga: Penerapan Redenominasi Belum Mendesak
Agus menjelaskan, bila RUU Redemonisasi ini dapat diajukan ke Prolegnas, maka akan menjadi prioritas pembahasan di DPR pada tahun 2017 dan proses redemonisasi dapat segera terwujud. Agus juga menjelaskan, terdapat tiga tahapan utama yang ditempuh agar kebijakan redemonisasi ini dapat terwujud dengan baik, yakni tahap proses, transisi, dan face out.
“Kita tahu kalau ini bisa dibahas 2017 dan bisa disetujui, nanti masih ada prosesnya yang masih butuh waktu 7 tahun, lalu 2 tahun persiapan dan 2020-2024 masa transisi lalu baru nanti tahap face out.” jelas Agus.
Pada pertemuan terakhir BI dan DPR tadi malam (Senin 17 Juli 2017) pada Forum Group Discussion, Agus mengungkapkan seluruh fraksi di komisi XI DPR telah menyambut baik dan mendukung atas terlaksananya redemonisasi. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More