Moneter dan Fiskal

BI Sebut 4 Hal Ini Bisa jadi Modal RI Hadapi Perlambatan Ekonomi Global

Bali – Bank Indonesia (BI) baru saja menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 dari 2,6% menjadi 2,3%. Ini tidak lepas dari tensi geopolitik yang masih tinggi, ketidakpastian ekonomi, hingga pengetatan kebijakan moneter di negara maju. Tapi di lain sisi, pencabutan kebijakan zero covid di Tiongkok bisa menjadi kabar baik.

Firman Mochtar, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia mengungkapkan, pencabutan kebijakan zero covid oleh pemerintah Tiongkok menjadi angin segar dan akan berdampak positif pada ekonomi global. Relaksasi pembatasan di Tiongkok tersebut tidak hanya akan membuat pasokan global membaik, tapi permintaan juga akan meningkat.

“Permintaan dari Tiongkok sendiri akan meningkat yang pada akhirnya secara global akan berdampak positif, termasuk di kawasan,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Media Massa di Bali, Selasa, 24 Januari 2023.

Firman menegaskan, di tengah perlambatan ekonomi global, ada negara-negara yang akan bisa bertahan. Ada empat hal yang bisa menjadi pembeda atau modal sekaligus menentukan daya tahan suatu negara dalam menghadapi perlambatan ekonomi global di 2023.

Pertama, yang bisa bertahan adalah negara yang memiliki hubungan, interaksi atau eksposur erat dengan Tiongkok. Pelonggaran kebijakan di Tiongkok akan meningkatkan transaksi perdagangan, baik barang maupun jasa. Kedua, negara yang memiliki permintaan domestik tinggi. Salah satu indikasinya adalah jumlah penduduk yang besar sehingga permintaan bisa tinggi,

Ketiga, negara yang memiliki sumber daya alam. Alasannya, harga komoditas ke depan masih akan tetap tinggi, meski harus diakui pertumbuhannya akan lebih lambat dibandingkan tahun 2022. Keempat, keunikan-keunikan yang muncul dari negara-negara itu sendiri.

“Jadi empat hal ini yang akan membedakan daya tahan suatu negara, di tengah tren global yang semakin menurun karena pengaruh tensi geopolitik yang masih tinggi,” imbuhnya.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ekonomi nasional diyakini akan tetap tumbuh. BI memproyeksi di kisaran 4,5% – 5,3%. Penghapusan PPKM membuat keyakinan masyarakat meningkat. Mobilitas masyarakat meningkat dan konsumsi rumah tangga juga akan membaik. Begitu pula dengan investasi yang diperkirakan mengalami peningkatan. (*) Ari Astriawan

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Fungsi Intermediasi Bank Jasa Jakarta (Bank Saqu) Moncer di Triwulan III 2024

Jakarta - Kinerja fungsi intermediasi Bank Jasa Jakarta (Bank Saqu) menunjukkan hasil yang sangat baik… Read More

51 mins ago

Bertemu Sekjen PBB, Prabowo Tegaskan Komitmen RI Dukung Perdamaian Dunia

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung upaya PBB dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan internasional. Termasuk… Read More

1 hour ago

OJK Catat Outstanding Paylater Perbankan Tembus Rp19,82 Triliun

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) di perbankan… Read More

1 hour ago

Perkuat Inklusi Asuransi, AAUI Targetkan Rekrut 500 Ribu Tenaga Pemasar di 2025

Jakarta - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menargetkan jumlah agen asuransi umum mencapai 500 ribu… Read More

2 hours ago

PermataBank Bidik Bisnis Wealth Management Tumbuh Double Digit di 2025

Jakarta – Di tengah fenomena makan tabungan alias mantab akhir-akhir ini, pertumbuhan antara ‘orang-orang tajir’… Read More

2 hours ago

Kredit UMKM Kian Melambat, OJK Beberkan Penyebabnya

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut tren pertumbuhan UMKM cenderung melambat, sejalan dengan risiko kredit UMKM… Read More

3 hours ago