Moneter dan Fiskal

BI Sebut 4 Hal Ini Bisa jadi Modal RI Hadapi Perlambatan Ekonomi Global

Bali – Bank Indonesia (BI) baru saja menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 dari 2,6% menjadi 2,3%. Ini tidak lepas dari tensi geopolitik yang masih tinggi, ketidakpastian ekonomi, hingga pengetatan kebijakan moneter di negara maju. Tapi di lain sisi, pencabutan kebijakan zero covid di Tiongkok bisa menjadi kabar baik.

Firman Mochtar, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia mengungkapkan, pencabutan kebijakan zero covid oleh pemerintah Tiongkok menjadi angin segar dan akan berdampak positif pada ekonomi global. Relaksasi pembatasan di Tiongkok tersebut tidak hanya akan membuat pasokan global membaik, tapi permintaan juga akan meningkat.

“Permintaan dari Tiongkok sendiri akan meningkat yang pada akhirnya secara global akan berdampak positif, termasuk di kawasan,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Media Massa di Bali, Selasa, 24 Januari 2023.

Firman menegaskan, di tengah perlambatan ekonomi global, ada negara-negara yang akan bisa bertahan. Ada empat hal yang bisa menjadi pembeda atau modal sekaligus menentukan daya tahan suatu negara dalam menghadapi perlambatan ekonomi global di 2023.

Pertama, yang bisa bertahan adalah negara yang memiliki hubungan, interaksi atau eksposur erat dengan Tiongkok. Pelonggaran kebijakan di Tiongkok akan meningkatkan transaksi perdagangan, baik barang maupun jasa. Kedua, negara yang memiliki permintaan domestik tinggi. Salah satu indikasinya adalah jumlah penduduk yang besar sehingga permintaan bisa tinggi,

Ketiga, negara yang memiliki sumber daya alam. Alasannya, harga komoditas ke depan masih akan tetap tinggi, meski harus diakui pertumbuhannya akan lebih lambat dibandingkan tahun 2022. Keempat, keunikan-keunikan yang muncul dari negara-negara itu sendiri.

“Jadi empat hal ini yang akan membedakan daya tahan suatu negara, di tengah tren global yang semakin menurun karena pengaruh tensi geopolitik yang masih tinggi,” imbuhnya.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ekonomi nasional diyakini akan tetap tumbuh. BI memproyeksi di kisaran 4,5% – 5,3%. Penghapusan PPKM membuat keyakinan masyarakat meningkat. Mobilitas masyarakat meningkat dan konsumsi rumah tangga juga akan membaik. Begitu pula dengan investasi yang diperkirakan mengalami peningkatan. (*) Ari Astriawan

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Asbisindo Institute–VOCASIA Hadirkan E-Learning untuk Perkuat Kompetensi Bankir Syariah

Poin Penting Asbisindo Institute dan VOCASIA meluncurkan platform e-learning terintegrasi untuk memperkuat kapabilitas SDM perbankan… Read More

4 hours ago

Penyelundupan BBM Subsidi Marak, DPR Desak Pengawasan Diperketat

Poin Penting Penyelundupan BBM bersubsidi masih marak dan meresahkan masyarakat, terutama yang berhak menerima subsidi… Read More

9 hours ago

Grab Luncurkan 13 Fitur Baru Berbasis AI, Apa Saja?

Poin Penting Grab meluncurkan 13 fitur berbasis AI di acara GrabX untuk meningkatkan kenyamanan pengguna,… Read More

9 hours ago

Indonesia SIPF Siapkan Consultation Paper, Ini Tujuannya

Poin Penting SIPF menyiapkan consultation paper untuk mendorong Lembaga Perlindungan Pemodal masuk dalam revisi UU… Read More

10 hours ago

BI Sinyalkan Ruang Penurunan BI Rate Kian Sempit, Dampak Konflik Timur Tengah

Poin Penting Ruang penurunan suku bunga makin sempit, BI fokus pada stabilitas di tengah ketidakpastian… Read More

10 hours ago

Lo Kheng Hong Borong Saham Intiland dan Gajah Tunggal, Ini Profilnya

Poin Penting Lo Kheng Hong terus mengakumulasi saham DILD dan GJTL sepanjang awal 2026 saat… Read More

10 hours ago