Moneter dan Fiskal

BI Sebut 4 Hal Ini Bisa jadi Modal RI Hadapi Perlambatan Ekonomi Global

Bali – Bank Indonesia (BI) baru saja menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 dari 2,6% menjadi 2,3%. Ini tidak lepas dari tensi geopolitik yang masih tinggi, ketidakpastian ekonomi, hingga pengetatan kebijakan moneter di negara maju. Tapi di lain sisi, pencabutan kebijakan zero covid di Tiongkok bisa menjadi kabar baik.

Firman Mochtar, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia mengungkapkan, pencabutan kebijakan zero covid oleh pemerintah Tiongkok menjadi angin segar dan akan berdampak positif pada ekonomi global. Relaksasi pembatasan di Tiongkok tersebut tidak hanya akan membuat pasokan global membaik, tapi permintaan juga akan meningkat.

“Permintaan dari Tiongkok sendiri akan meningkat yang pada akhirnya secara global akan berdampak positif, termasuk di kawasan,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Media Massa di Bali, Selasa, 24 Januari 2023.

Firman menegaskan, di tengah perlambatan ekonomi global, ada negara-negara yang akan bisa bertahan. Ada empat hal yang bisa menjadi pembeda atau modal sekaligus menentukan daya tahan suatu negara dalam menghadapi perlambatan ekonomi global di 2023.

Pertama, yang bisa bertahan adalah negara yang memiliki hubungan, interaksi atau eksposur erat dengan Tiongkok. Pelonggaran kebijakan di Tiongkok akan meningkatkan transaksi perdagangan, baik barang maupun jasa. Kedua, negara yang memiliki permintaan domestik tinggi. Salah satu indikasinya adalah jumlah penduduk yang besar sehingga permintaan bisa tinggi,

Ketiga, negara yang memiliki sumber daya alam. Alasannya, harga komoditas ke depan masih akan tetap tinggi, meski harus diakui pertumbuhannya akan lebih lambat dibandingkan tahun 2022. Keempat, keunikan-keunikan yang muncul dari negara-negara itu sendiri.

“Jadi empat hal ini yang akan membedakan daya tahan suatu negara, di tengah tren global yang semakin menurun karena pengaruh tensi geopolitik yang masih tinggi,” imbuhnya.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ekonomi nasional diyakini akan tetap tumbuh. BI memproyeksi di kisaran 4,5% – 5,3%. Penghapusan PPKM membuat keyakinan masyarakat meningkat. Mobilitas masyarakat meningkat dan konsumsi rumah tangga juga akan membaik. Begitu pula dengan investasi yang diperkirakan mengalami peningkatan. (*) Ari Astriawan

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Teknologi Terpadu Tekan Risiko Gangguan Operasional IT

Poin Penting Kerusakan atau hang perangkat operasional seperti aplikasi kasir bisa menyebabkan gangguan bisnis serius… Read More

4 hours ago

Menko Airlangga Pamer Capaian Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, di Atas Negara-Negara Besar

Poin Penting Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (yoy) pada kuartal IV 2025, tertinggi dalam empat kuartal… Read More

4 hours ago

Pemerintah Stop Subsidi Motor Listrik di 2026, Adira Finance: Penurunan Kredit Signifikan

Poin Penting Pemerintah resmi menghentikan subsidi motor listrik pada 2026, melanjutkan kebijakan tanpa insentif sejak… Read More

4 hours ago

Asuransi Kesehatan Kian Menguat, OJK Catat 21 Juta Polis

Poin Penting OJK mencatat jumlah polis asuransi kesehatan mencapai sekitar 21 juta, sebagai bagian dari… Read More

4 hours ago

OJK Soroti Indikasi Proyek Fiktif di Fintech Lending, Minta Penguatan Tata Kelola

Poin Penting OJK menyoroti indikasi proyek fiktif di fintech lending dan menegaskan praktik fraud akan… Read More

5 hours ago

Risiko Banjir Meningkat, MPMInsurance Perkuat Proteksi Aset

Poin Penting Risiko banjir dan bencana meningkat, mendorong pentingnya proteksi aset sejak dini melalui asuransi… Read More

5 hours ago