Ilustrasi: BI kembali pangkas suku bunga jadi 4,75 persen di September 2025. (Foto: istimewa)
Poin Penting
Jakarta – Bank Indonesia (BI) kembali memberi kejutan. Melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17 September 2025, BI menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) dari 5 persen menjadi 4,75 persen.
Menurut Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto, keputusan BI memangkas suku bunga acuan dianggap “di luar dugaan para ekonom”. Namun, keputusan tersebut menegaskan sikap pro growth BI, dengan tetap menjaga stabilitas rupiah dan inflasi.
“Di luar perkiraan para ekonom, karena pada RDG BI bulan lalu, BI sudah menurunkan BI Rate sebesar 25 bps dari 5,25 persen ke 5 persen,” jelas Ryan dalam keterangan tertulisnya kepada Infobanknews, 17 September 2025.
Baca juga: Breaking! BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 4,75 Persen di September 2025
Lebih jauh dia menjelaskan, langkah agresif BI dengan melandaikan BI Rate ini langsung disambut positif oleh sektor perbankan dan dunia usaha. Apalagi “jamu manis” dari keputusan RDG BI ini sejalan dengan kebijakan sisi fiskal pasca Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyuntik bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp200 triliun.
Selain membuat likuiditas bank Himbara menjadi luber, suntikan dana tersebut bertujuan mendorong fungsi intermediasi. Utamanya penyaluran kredit ke sektor riil yang menjadi salah satu motor ekonomi domestik.
Pemerintah pun sudah menyiapkan paket stimulus lanjutan. Dengan sinkronnya langkah moneter dan fiskal—“segendang sepenarian”—harapan kini tertuju pada perbankan untuk segera menyesuaikan suku bunga simpanan maupun kredit.
“Pipeline penyaluran kredit mesti dipersiapkan, mulai dari proyek strategis nasional, korporasi, komersial, hingga UMKM,” jelas Ryan.
Baca juga: Suku Bunga BI Dipangkas 25 Bps jadi Sentimen Positif IHSG
Bagi dunia usaha, lanjut Ryan, bunga kredit yang lebih akomodatif jelas bisa menjadi pemicu untuk kembali agresif mengajukan pembiayaan.
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga terus memantau agar penyaluran kredit, khususnya ke UMKM pasca terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) pembiayaan bisa berjalan optimal.
Kini, bola ada di tangan pemerintah untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif. Jika terjaga, transmisi bauran kebijakan moneter dan fiskal akan benar-benar mendorong pengusaha ekspansi dan investor menanamkan modalnya.
“Dengan demikian, transmisi bauran kebijakan moneter dan fiskal bisa efektif sampai ke sektor riil,” tutupnya. (*)
Poin Penting Presiden KSPN Ristadi meminta Presiden Prabowo membatalkan rencana impor 105 ribu kendaraan untuk… Read More
Poin Penting Pemerintah gelontorkan insentif Ramadan–Lebaran Rp12,8 triliun untuk jaga daya beli dan dorong konsumsi.… Read More
Poin Penting Allo Bank membukukan laba bersih Rp574 miliar pada 2025, naik 23 persen yoy,… Read More
Poin Penting Isu pengunduran diri pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencuat, namun Aditya Jayaantara dipastikan… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa soroti NPL KUR 10% dan pertimbangkan pengambilalihan PNM dari… Read More
Poin Penting Sebanyak 44 penerima beasiswa LPDP dijatuhi sanksi, 8 di antaranya wajib mengembalikan dana… Read More