Ekonomi DKI Jakarta di 2018 Tumbuh Melambat
Jakarta – Bank Indonesia (BI) memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2019 melandai. Hal tersebut merupakan dampak dari kinerja ekspor yang menurun.
“Eskalasi ketegangan hubungan dagang telah berdampak pada penurunan kinerja ekspor Indonesia akibat terbatasnya permintaan dunia dan turunnya harga komoditas, meskipun sejumlah komoditas seperti kimia, besi dan baja, batubara dan minyak nabati masih relatif baik,” jelas Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Kamis 20 Juni 2019.
Perry menambahkan, untuk investasi non bangunan belum meningkat signifikan dipicu oleh dampak perlambatan ekspor, meskipun investasi bangunan tetap berlanjut. Sementara itu, konsumsi diprakirakan tetap baik didukung terjaganya daya beli dan keyakinan masyarakat.
“Permintaan domestik yang tumbuh terbatas mengakibatkan impor diprakirakan menurun,” ucap Perry.
Ke depan, Bank Sentral terus berupaya untuk mendorong permintaan domestik perlu ditingkatkan untuk memitigasi dampak dampak negatif perlambatan ekonomi dunia akibat ketegangan hubungan dagang.
Secara keseluruhan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 berada di bawah titik tengah kisaran 5,0% hingga 5,4%.
“Bank Indonesia akan menempuh bauran kebijakan dengan Pemerintah, dan otoritas terkait untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi,” tukas Perry.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi hingga kuartal I 2019 hanya mencapai 5,07 persen, naik tipis dibanding kuartal I 2018 sebesar 5,06 persen. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More