BI: Program DP Nol Persen Untuk MBR Sulit Diwujudkan

Jakarta – Bank Indonesia (BI) menyambut positif program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berniat membangun 50.000 rumah dengan Down Payment (DP) nol persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah Jakarta.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengungkapkan, walau pihaknya mendukung, dirinya tetap memberikan masukan serta saran kepada pihak Pemprov DKI Jakarta agar mengkaji lebih dalam mengenai program tersebut.

“Kami menyambut baik karena penduduk di Jakarta lebih dari 10 juta masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, di Jakarta itu cukup banyak tantangan. Dan tantangan itu yang utama adalah rumah yang siap untuk MBR itu mahal,” ungkap Agus di Kompleks BI Jakarta, Jumat 5 Januari 2018.

Agus menilai, program tersebut terasa sulit dilaksanakan karena biaya untuk membangun rumah di wilayah Jakarta memerlukan biaya hingga Rp 350 juta per unit. Sedangkan untuk kriteria MBR menurut undang-undang ialah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp7 juta.

“Di Jakarta lahannya mahal, kontruksinya mahal dan tentu untuk finishingnya mahal. Jadi rumah untuk MBR yang di bawah Rp350 juta per unit itu cukup sulit di wujudkan. MBR sebagaimana diatur UU adalah masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp7 juta per keluarga. Kalau dibawah, kan masyarakat itu perlu ada biaya hidup dulu. Setelah dia menjalankan hidup, nanti baru tersedia disposible income untuk dia membayar bunga dan cicilan,” ucapnya.

Agus menjelaskan, pengadaan DP yang harus dibayarkan ialah untuk untuk memitigasi risiko jika terjadi kredit macet. Pengaturan batas minimum DP sudah diatur dalam kebijakan Loan to Value (LTV).

Dalam kebijakan tersebut, Bank Indonesia mensyaratkan DP untuk kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar 10 persen dari total pembiayaannya. Namun, pihaknya mengaku dapat menurunkan angka LTV tersebut bila program DP Nol persen selaras dengan program pemerintah pusat.

“Kami menjelaskan sebetulnya program negara itu ada, boleh DP itu sampai 1 persen dan itu prasyaratnya haruslah program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tapi saya jelaskan, akan sangat baik apabila program Pemprov DKI sejalan dengan program pemerintah pusat. Kalau sudah masuk program Pemprov, kami tidak keberatan untuk LTV turun,” jelas Agus.

Dirinya menjelaskan, dalam program Pemerintah Pusat terdapat fasilitas untuk pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau subsidi bunga atau subsidi uang muka dari pemerintah pusat yang dijalankan oleh Kementerian PUPR.

“Jadi kalau FLPP atau subsidi bunga atau uang muka. FLPP disalurkan oleh bank lalu 90 persen pembiayaannya diberikan FLPP. Sebanyak 90 persen tersebut harus berasal dari bank pemberi pembiayaan sendiri. Setelah itu baru diberikan pinjaman ke end user dengan suku bunga lima persen,” papar Agus.

Agus mengaku terus melakukan diskusi yang mendalam dengan pihak Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, sebagaimana diketahui pada hari ini Jumat 5 Januari 2018 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi BI guna mendiskusikan program DP Nol persen tersebut.

“Nah jadi hal ini yang kita diskusikan dengan Pak Anis, sehingga kalau nanti mau direalisaikan itu nanti lebih tepat strukturnya dan bisa mencapai 50 ribu unit per tahun itu,” tutup Agus. (*)