Jakarta – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk memperlonggar porsi Giro Wajib Minimum rata-rata (GWM Averaging). Dari total GWM rupiah bank umum konvensional sebesar 6,5 persen, porsi GWM Averaging diperlonggar dari 1,5 persen menjadi 2 persen dari total Dana Pihak Ketiga (DPK), yang akan berlaku pada 16 Juli 2018.
Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dody Budi Waluyo menjelaskan, pelonggaran kebijakan ini sebagai kelanjutan dari reformasi kerangka operasional kebijakan moneter dalam rangka meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, mendukung fleksibilitas manajemen likuiditas perbankan, dan mempercepat pendalaman pasar keuangan.
Sementara itu, dari total GWM Valas bank umum konvensional yang sebesar 8 persen dari DPK, maka porsi GWM Averaging mulai diberlakukan sebesar 2 persen dari DPK. Untuk bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), dari total GWM rupiah sebesar 5 persen dari DPK, porsi GWM Averaging mulai diberlakukan sebesar 2 persen dari DPK.
“Untuk implementasi GWM Rata-rata valas bank umum konvensional dan GWM Rata-rata rupiah bank syariah akan mulai diberlakukan pada 1 Oktober 2018,” ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2018.
Dia menjelaskan, penyempurnaan GWM Averaging ini ditujukan untuk semakin meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, mendorong fungsi intermediasi perbankan dan mendukun upaya pendalaman pasar keuangan. Kebijakan ini nantinya akan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan menjaga stabiitas perekonomian. (*)
Jakarta – Rencana pemerintah untuk menghapus utang 67 ribu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)… Read More
Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan bahwa data perdagangan saham pada pekan ini,… Read More
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tarif listrik tetap… Read More
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat di awal 2025, aliran modal asing masuk atau capital inflow ke… Read More
Jakarta - PT Pegadaian resmi menjadi bank emas pertama di Tanah Air. Ini setelah Otoritas… Read More
Jakarta - Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyampaikan komitmen pemerintah dalam berbagai agenda pemberdayaan untuk… Read More