Triwulan IV-2018, Defisit Transaksi Berjalan Naik Lagi Jadi USD9,1 Miliar
Jakarta– Bank Indonesia (BI) mencatat nilai tukar (kurs) Rupiah secara keseluruhan bergerak stabil dan cenderung menguat. Hal tersebut tercermin dari pergerakan Rupiah pada Juni 2019, di mana nilai tukar Rupiah kembali menguat, yakni 0,04% sampai 19 Juni 2019 secara point to point dibandingkan dengan level akhir Mei 2019, dan 0,69% secara rerata dibandingkan level Mei 2019.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut, penguatan nilai tukar rupiah didorong persepsi terhadap prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik, termasuk peningkatan sovereign rating Indonesia oleh Standard and Poor’s (S&P), di samping prakiraan arah kebijakan moneter global yang melonggar
“Kondisi ini pada gilirannya mendorong kembali aliran masuk modal asing dan memperkuat rupiah,” kata Perry di Kompleks Perkantoran BI Jakarta, Kamis 20 Juni 2019.
Sebelumnya, Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) telah menaikkan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari BBB-/Outlook Stabil menjadi BBB/Outlook Stabil pada 31 Mei 2019.
Ke depan, sambung Perry, Bank Sentral memandang nilai tukar rupiah akan bergerak stabil sesuai dengan mekanisme pasar yang tetap terjaga.
“Untuk mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar dan memperkuat pembiayaan domestik, Bank Indonesia terus mengakselerasi pendalaman pasar keuangan, baik di pasar uang maupun valas (valuta asing),” tukas Perry.
Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada hari ini (20/6) menempatkan rupiah di posisi Rp14.236/US$ atau menguat bila dibanding pada tanggal (19/6) yakni Rp14.271/US$. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More