BI Siapkan 4 Strategi Khusus Untuk Genjot Ekonomi Syariah
Jakarta– Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyambut baik usulan Kementerian Agama (Kemenag) mengenai pemotongan 2,5% gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama islam untuk dihimpun melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk disalurkan bagi masyarakat miskin yang berhak menerima.
Dirinya menilai, kebijakan tersebut dapat mendorong perekonomian syariah di Indonesia terutama melalui tiga pilar ekonomi syariah yakni upaya peningkatan pengembangan ekonomi, pendalaman pasar keuangan syariah serta meningkatkan riset edukasi.
“Ekonomi syariah itu melalui tiga pilar, nah kita sambut baik karena yang didorong kalau seandainya bicara keuangan syariah bukan hanya komersil keuangan syariah, tapi sosial keuangan syariah. Seperti zakat, wakaf itu juga didorong,” ungkap Agus setelah menghadiri acara Mandiri Investment Forum 2018 di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu 7 Februari 2018.
Baca juga: Pemerintah Berniat Akomodasi Penghimpunan 2,5% Zakat ASN
Dirinya menyebut, kebijakan ini akan mendorong potensi Zakat untuk perekonomian nasional. Apalagi hingga saat ini Baznas belum begitu maksimal menghimpun zakat nasional, padahal masyarakat Indonesia didominasi oleh kaum muslim.
“Jadi saya optimis kalau zakat itu bisa dihimpun. Baznas itu kan baru mengumpulkan setengah persen dari potensi, nah kalau kita nanti kita bisa ambil inisiatif pengembangan zakat, Baznas itu akan berkembang dengan baik sekali,” tukas Agus. (*)
Poin Penting Bank Mandiri menyiapkan Rp44 triliun uang tunai untuk ATM/CRM selama 24 Februari-25 Maret… Read More
Poin Penting Riset LPEM FEB UI: kontribusi AdaKami ke PDB 2024 Rp6,95–Rp10,96 triliun, berdampak ke… Read More
Poin Penting PT Bank Maybank Indonesia Tbk membukukan laba bersih Rp1,66 triliun pada 2025, naik… Read More
Poin Penting Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil manajemen PT Mandiri Tunas Finance (MTF) untuk klarifikasi… Read More
Poin Penting Tenant PT Ace Medical Products Indonesia di KEK Industropolis Batang mengirim 156 pekerja… Read More
Poin Penting Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengusulkan gugatan class action menyusul kembali terjadinya… Read More