BI Siapkan 4 Strategi Khusus Untuk Genjot Ekonomi Syariah
Jakarta– Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyambut baik usulan Kementerian Agama (Kemenag) mengenai pemotongan 2,5% gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama islam untuk dihimpun melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk disalurkan bagi masyarakat miskin yang berhak menerima.
Dirinya menilai, kebijakan tersebut dapat mendorong perekonomian syariah di Indonesia terutama melalui tiga pilar ekonomi syariah yakni upaya peningkatan pengembangan ekonomi, pendalaman pasar keuangan syariah serta meningkatkan riset edukasi.
“Ekonomi syariah itu melalui tiga pilar, nah kita sambut baik karena yang didorong kalau seandainya bicara keuangan syariah bukan hanya komersil keuangan syariah, tapi sosial keuangan syariah. Seperti zakat, wakaf itu juga didorong,” ungkap Agus setelah menghadiri acara Mandiri Investment Forum 2018 di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu 7 Februari 2018.
Baca juga: Pemerintah Berniat Akomodasi Penghimpunan 2,5% Zakat ASN
Dirinya menyebut, kebijakan ini akan mendorong potensi Zakat untuk perekonomian nasional. Apalagi hingga saat ini Baznas belum begitu maksimal menghimpun zakat nasional, padahal masyarakat Indonesia didominasi oleh kaum muslim.
“Jadi saya optimis kalau zakat itu bisa dihimpun. Baznas itu kan baru mengumpulkan setengah persen dari potensi, nah kalau kita nanti kita bisa ambil inisiatif pengembangan zakat, Baznas itu akan berkembang dengan baik sekali,” tukas Agus. (*)
Jakarta – Kapasitas ruang fiskal APBN masih sangat terbatas dalam mendanai berbagai proyek transisi energi… Read More
Jakarta - Tahun 2024 lalu, perusahaan akuntansi multiglobal, menemukan data bahwa 53 persen pemimpin perusahaan… Read More
Jakarta - PT Bank BTPN Syariah Tbk mencatatkan kinerja yang solid pada kuartal I 2025… Read More
Jakarta – PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) mengawali 2025 dengan catatan positif. Di… Read More
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan potensi Indonesia untuk membuka pasar baru dalam perdagangan internasional,… Read More
Jakarta - Pemerintah akan melakukan perubahan kebijakan atau deregulasi sebagai langkah negosiasi perdagangan yang dinilai… Read More