Keuangan

BI: Pengembangan CCP Dorong Pendalaman Pasar Keuangan

Jakarta–Melalui pengembangan Central Counterparty (CCP) yakni lembaga yang bertugas melakukan proses kliring dan penjaminan transaksi di pasar keuangan, Bank Indonesia (BI) berharap dapat memperdalam pasar keuangan nasional.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, saat ini Indonesia baru memiliki tiga badan yang berperan sebagai CCP yakni PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI), dan PT Indonesia Clearing House (ICH). Namun, Indonesia belum memiliki CCP untuk transaksi valuta asing, transaksi pasar uang, transaksi derivatif dan obligasi.

“Pengembangan infrastruktur pasar, Indonesia butuh untuk mendirikan CCP baru,” ujar Mirza, di Gedung BI, Jakarta, Kamis, 21 Juli 2016.

Dia mengungkapkan, dengan adanya CCP maka risiko di setiap transaksi akan minim. Di mana lembaga CCP ini akan menjamin proses penyelesaian transaksi antar anggota kliring dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

“Dengan begitu ‎pasar keuangan kita tetap dalam kondisi yang kondusif,” tukasnya.

Dia menambahkan, pengembangan CCP tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai bagian G20. Selain itu, ‎Indonesia juga berkomitmen menjaga stabilitas perekonomian anggota negara G20. “Pendirian CCP Indonesia untuk pasar keuangan juga sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai salah satu negara G20,” ucapnya. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Modal Kuat dan Spin Off, OJK Optimistis Premi Asuransi Tumbuh

Poin Penting OJK optimistis premi asuransi tumbuh pada 2026 seiring membaiknya konsolidasi industri dan penguatan… Read More

12 mins ago

Teknologi Terpadu Tekan Risiko Gangguan Operasional IT

Poin Penting Kerusakan atau hang perangkat operasional seperti aplikasi kasir bisa menyebabkan gangguan bisnis serius… Read More

4 hours ago

Menko Airlangga Pamer Capaian Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, di Atas Negara-Negara Besar

Poin Penting Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (yoy) pada kuartal IV 2025, tertinggi dalam empat kuartal… Read More

4 hours ago

Pemerintah Stop Subsidi Motor Listrik di 2026, Adira Finance: Penurunan Kredit Signifikan

Poin Penting Pemerintah resmi menghentikan subsidi motor listrik pada 2026, melanjutkan kebijakan tanpa insentif sejak… Read More

5 hours ago

Asuransi Kesehatan Kian Menguat, OJK Catat 21 Juta Polis

Poin Penting OJK mencatat jumlah polis asuransi kesehatan mencapai sekitar 21 juta, sebagai bagian dari… Read More

5 hours ago

OJK Soroti Indikasi Proyek Fiktif di Fintech Lending, Minta Penguatan Tata Kelola

Poin Penting OJK menyoroti indikasi proyek fiktif di fintech lending dan menegaskan praktik fraud akan… Read More

5 hours ago