Categories: Moneter dan Fiskal

BI-Pemerintah Antisipasi Pelambatan Ekonomi RI

Pemerintah dan BI mewaspadai risiko berlanjutnya perlambatan ekonomi domestik, yang perlu direspon secara tepat dan terukur, di tengah melambatnya dan belum berimbangnya pemulihan ekonomi global. Rezkiana Nisaputra

Jakarta–Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut sejalan dengan perekonomian nasional yang tengah menghadapi tantangan cukup kompleks, baik dari sisi eksternal maupun domestik.

Oleh sebab itu, BI bersama pemerintah yakni Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), melaksanakan rapat koordinasi.

Menurut Gubernur BI, Agus DW Martowardojo, perekonomian Indonesia saat ini menghadapi tantangan eksternal yang bersumber dari pertumbuhan ekonomi global yang lebih melambat dibandingkan prakiraan semula, harga komoditas ekspor yang masih terus menurun, serta potensi gejolak di pasar keuangan global yang masih tinggi.

Sementara dari sisi domestik, tantangan bersumber dari realisasi stimulus fiskal yang masih belum secepat perkiraan  dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, volatilitas pasar keuangan domestik yang cukup tinggi, serta beberapa kendala struktural lainnya yang masih mengemuka.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah dan BI sepakat untuk terus memperkuat jalinan koordinasi kebijakan melalui bauran kebijakan moneter, fiskal, dan reformasi struktural, untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Rapat koordinasi menyepakati bahwa, di tengah berbagai tantangan dinamika eksternal dan internal tersebut,  stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga. Inflasi diperkirakan akan semakin terkendali dan akan berada dalam kisaran sasarannya sebesar 4±1% pada 2015,” ujar Agus di Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2015.

Defisit transaksi berjalan diperkirakan akan menurun  dan berada pada tingkat lebih yang lebih sehat. Nilai tukar Rupiah meskipun mengalami tekanan sejalan dengan mata uang dunia lainnya, namun dengan fluktuasi yang tetap terkendali.
Sementara, stabilitas sistem keuangan tetap solid, ditopang oleh kuatnya ketahanan sistem perbankan dan terjaganya kinerja pasar keuangan.

“Terjaganya kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan tidak terlepas dari pengelolaan kebijakan makroekonomi yang ditempuh secara hati-hati, konsisten, dalam jalinan koordinasi yang semakin kuat antara Pemerintah dan BI,” tukasnya.

Pemerintah dan BI mewaspadai risiko berlanjutnya perlambatan ekonomi domestik, yang perlu direspons secara tepat dan terukur, di tengah masih lambatnya dan belum berimbangnya pemulihan ekonomi global. BI telah menempuh berbagai langkah kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap konsisten mengupayakan terjaganya stabilitas perekonomian.

Pertama, menempuh kebijakan moneter yang tetap prudent dan konsisten,  di tengah tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global, terutama dalam menghadapi kenaikkan suku bunga di AS. Kedua, menerapkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif guna memberikan stimulus kredit dan menjaga momentum pertumbuhan.

“Ketiga, mendorong percepatan reformasi struktural, termasuk upaya melanjutkan pendalaman pasar keuangan dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran,” ucap Agus.

Menurutnya, pemerintah terus meningkatkan stimulus fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat reformasi struktural untuk memperkuat fundamental perekonomian.  Peningkatan stimulus fiskal  ditempuh melalui berbagai kebijakan untuk mengoptimalkan penyerapan belanja, baik Pusat dan Daerah.

Kedepan, stimulus kebijakan fiskal, baik pusat dan daerah, akan terus ditingkatkan sehingga dapat memberikan dampak pengganda pada kegiatan ekonomi yang sedang menurun. Hal ini merupakan  kunci dalam meningkatkan keyakinan pelaku ekonomi dan memacu kembali pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan, kebijakan reformasi struktural ditempuh melalui percepatan pembangunan infrastuktur, konsistensi reformasi subsidi energi,  jaring pengaman sosial, peningkatan kapabilitas industrial dan nilai tambah ekspor, serta pendalaman pasar keuangan. Reformasi struktural penting untuk  memperkuat fundamental perekonomian dalam menopang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Dia mengungkapkan, koordinasi kebijakan BI dan Pemerintah akan terus diperkuat guna meningkatkan kembali keyakinan terhadap prospek ekonomi Indonesia. Bank Indonesia dan Pemerintah berkomitmen untuk menempuh bauran kebijakan makroekonomi nasional, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

“Implementasi bauran kebijakan tersebut akan dilakukukan secara konsisten, sinergis, tepat waktu dan takaran, serta didukung oleh komunikasi yang terintegrasi dan selaras,” tutup Agus. (*)

@rezki_saputra

Paulus Yoga

Recent Posts

Harga Emas Fluktuatif, Bank Mega Syariah Dorong Nasabah Optimalkan Strategi “Buy the Dip”

Poin Penting Harga emas global bergerak fluktuatif dipengaruhi faktor ekonomi, inflasi, suku bunga, dan geopolitik… Read More

1 hour ago

60 Siswa Sakit Diduga akibat MBG, BGN Minta Maaf dan Suspend SPPG Pondok Kelapa

Poin Penting BGN meminta maaf atas insiden keamanan pangan dalam program MBG di SPPG Pondok… Read More

7 hours ago

Gebyar Ramadan Keuangan (GERAK) Syariah 2026 menghimpun dana sebesar Rp 6,83 triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pelaksanaan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 berhasil menghimpun… Read More

9 hours ago

Catat! Ini Jadwal Pembagian Dividen WOM Finance

Poin Penting WOM Finance menetapkan pembagian dividen tunai maksimal 30 persen dari laba bersih 2025,… Read More

15 hours ago

Free Float 15 Persen Mulai Berlaku, Banyak Emiten yang Terancam Delisting?

Poin Penting BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi… Read More

15 hours ago

DPR Minta Bank Sumut Tingkatkan Penyaluran Kredit UMKM

Poin Penting DPR menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM… Read More

17 hours ago