News Update

BI: Pembatasan Transaksi Tunai Untuk Cegah Money Laundering

JakartaBank Indonesia (BI) menilai, pembatasan transaksi dengan menggunakan uang tunai (cash) bertujuan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang (money laundering), serta pendanaan tindak terorisme.

Asal tahu saja, transaksi tunai menggunakan uang kartal di berbagai wilayah Indonesia akan dibatasi Rp100 juta. Aturan tersebut, akan diakomodir dalam Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

“Ini untuk meningkatkan akuntabilitas. Dengan pembatasan ini, sifatnya mencegah pencucian uang dan mencegah terjadinya terorisme financing,” ujar Gubernur BI Agus DW Martowardojo, di Jakarta, Rabu, 18 April 2018.

Dia menyebut, usulan pembatasan transaksi menggunakan uang tunai itu merupakan inisiasi dari berbagai instansi terkait. Adapun untuk saat ini, pembahasan mengenai hal tersebut masih dilakukan bersama pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, BI akan ikut terlibat dalam pembahasan aturan tersebut. “Dan kami memahami  baru mau ada diskusi dengan pemangku kepentingan terkait. Masih dibahas bersama Kementerian HAM, dan PPATK,” ucap Agus.

Baca juga: Tiga Pilar Kebijakan BI Untuk Genjot Transaksi Non-tunai

Adapun dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal, ada 12 transaksi yang mendapatkan pengecualian, yang mencakup dua belas hal.

Pertama, transaksi antara satu penyedia jasa keuangan (PJK) yang dilakukan dengan pemerintah dan bank sentral. Kedua, transaksi PJK dalam rangka kegiatan usaha masing-masing.

Ketiga, penarikan tunai dari bank untuk pembayaran gaji atau pensiun. Keempat, transaksi untuk pembayaran pajak dan kewajiban lainnya kepada negara. Kelima, transaksi untuk pelaksanaan keputusan pengadilan.

Keenam, transaksi untuk pengolahan uang. Ketujuh, biaya pengobatan. Kedelapan, transaksi untuk penanggulangan bencana alam. Kesembilan, transaksi untuk pelaksanaan penegakan hukum. Kesepuluh, transaksi untuk penyetoran dan penempatan kepada PJK.

Kemudian, kesebelas, transaksi penjualan dan pembelian valuta asing. Terakhir, transaksi di daerah yang belum tersedia PJK atau tersedia PJK tapi belum memiliki infrastruktur sistem pembayaran yang memadai. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

PP Hapus Tagih Diteken Presiden Prabowo, Jumlahnya Capai Rp8,7 Triliun

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang… Read More

35 mins ago

AXA Mandiri Meluncurkan Produk Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera

Suasana saat konferensi pers saat peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta. Presiden Direktur… Read More

8 hours ago

Bank NTT dan Bank Jatim Resmi Jalin Kerja Sama Pembentukan KUB

Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menandatangani nota… Read More

8 hours ago

Ekonomi RI Tumbuh 4,95 Persen di Kuartal III 2024, Airlangga Klaim Ungguli Singapura-Arab

Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More

10 hours ago

Dukung Literasi EBT, PHE ONWJ Ajak Pelajar Cirebon Kenali Energi Surya

Jakarta - Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) terus berkomitmen mendukung pengembangan Energi Baru… Read More

10 hours ago

AXA Mandiri Hadirkan Asuransi Dwiguna untuk Bantu Orang Tua Atasi Kenaikan Biaya Pendidikan

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More

12 hours ago