Jakarta–Bank Indonesia (BI) mencatat, berdasarkan survei hingga pekan ketiga di bulan Januari 2017 ini, Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan inflasi 0,67%. Tekanan inflasi tersebut dipicu oleh kenaikan Tarif Daftar Listrik dan harga cabai.
“Berdasarkan survei oleh BI , minggu ketiga Januari di kisaran 0,67%. Artinya secara year-on-year (yoy) 3,19%. Sumber inflasi ada di misalnya TDL yang agak membuat tekanan ataupun harga cabai yang memberi tekanan,” ujar Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo di Jakarta, Jumat, 20 Januari 2017.
Dia mengatakan, pada 2017 ini Bank Sentral akan lebih fokus mencermati perkembangan IHK, karena ada pengaruh dari komponen harga ditentukan pemerintah (administered prices) dan harga pangan bergejolak (volatile food). “Di 2017, perhatian inflasi harus betul-betul tinggi,” tegas Agus Marto.
Kendati demikian, kata dia, laju inflasi dalam dua tahun terakhir cukup terjaga dalam kisaran yang rendah. Di mana pada 2015 dan 2016 inflasi berada pada level masing-masing 3,3% dan 3,02%. “Di 2017 ini ada sumber inflasi dari administered prices, ketika listrik 900 VA akan dikurangi subsidinya,” ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, pada awal tahun ini komponen pendongkrak laju inflasi juga datang dari kenaikan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Oleh sebab itu, pengendalian inflasi harus dibarengi dengan peningkatan koordinasi dengan pemerintah.
“Yang kami jadikan sumber koordinasi adalah harga pangan bergejolak. Karena di 2016 sebesar 5,9%, sedangkan administered prices cuma 0,2%,” tuturnya.
Menurutnya, koordinasi antara BI dan pemerintah terkait pengendalian inflasi dari komponen volatile food, yakni ada pada upaya menjaga ketersediaan pasokan pangan. “Jangan sampai pasokan tidak ada dan akhirnya harga akan naik. Mau ada operasi pasar pun akan tetap naik,” paparnya.
Lebih lanjut Agus menambahkan, bahwa koordinasi dengan pemerintah juga terkait dengan kegiatan distribusi produk pangan. “Perlu kami jaga kalau ada musim hujan panjang atau virus pada cabai. Kalau ada kekurangan pasokan, kami tentu tidak ingin impor,” tutupnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More