Semarang – Bank Indonesia (BI) memastikan akan segera memberlakukan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) Averaging atau GWM Rata-Rata pada awal Semester II 2017 (Juli). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi perbankan dalam mengelola likuiditasnya.
Gubernur BI Agus DW Martowardojo meyakini, dengan adanya penerapan GWM Averaging ini, akan membuat sistem moneter semakin baik. Hal tersebut sejalan dengan tujuan GWM Averaging untuk memberikan fleksibilitas bagi bank terkait kewajiban penempatan dana GWM di BI.
“GWM Averaging itu awal Semester kedua ini. Itu harus diikuti yaa. Itu metode yang kita yakini akan membuat sistem moneter kita semakin baik, karena bank-bank diminta untuk lebih pandai dalam mengelola likuiditas,” ujarnya di Semarang, Jumat, 31 Maret 2017.
Dia mengatakan, sejauh ini Bank Sentral terus melakukan sosialisasi kepada perbankan terkait dengan kebijakan GWM Averaging yang akan diterapkan pada awal Semester II 2017. Dia mengungkapkan, bahwa pihaknya masih memiliki waktu 3 bulan untuk melakukan sosialisasi kebijakan tersebut.
“Sosialisasi ke bank itu terus kita lakukan. Kitakan sekarang sudah diawal April yaa, April Mei Juni itu kita masih mempunyai 3 bulan lagi untuk melaksanakan itu,” ucap Agus.
Lebih lanjut dia menambahkan, GWM Averaging merupakan salah satu agenda utama Bank Sentral setelah pihaknya mengganti suku bunga acuan dari BI Rate menjadi BI 7-day Reverse Repo Rate. Diharapkan, GWM Averaging ini akan mendorong perbankan dalam mengatur likuiditasnya.
Saat ini GWM Primer sebesar 6,5 persen atau setiap hari bank-bank harus menempatkan dana di BI sebesar 6,5 persen dari total Dana Pihak Ketiga (DPK). Nah, dengan adanya GWM Averaging di medio 2017, nantinya perbankan bisa menempatkan dananya naik atau turun asalkan secara rata-rata 6,5 persen. (*)
Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) resmi menyalurkan gas bumi ke… Read More
Jakarta - PT PLN (Persero) meluncurkan program Gerakan Tertib Arsip (GEMAR) dan aplikasi New E-Arsip… Read More
Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More
Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More
Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More