Moneter dan Fiskal

BI: Paket Kebijakan ke-16 Bakal Perbaiki Neraca Pembayaran RI

Jakarta – Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 mengenai relaksasi kebijakan untuk ketahanan ekonomi nasional yang terdiri dari tiga kebijakan utama. Bank Indonesia (BI) menilai, paket kebijakan ini bakal memperkuat perekonomian yang nantinya akan memperbaiki neraca pembayaran Indonesia yang masih defisit.

Asal tahu saja, neraca pembayaran Indonesia pada kuartal III 2018 masih mengalami defisit sebesar US$4,4 miliar. Angka tersebut terus melebar bila dibandingkan dengan kondisi neraca pembayaran di kuartal II 2018 yang tercatat defisit sebesar US$4,3 miliar, dan di kuartal I 2018 yang juga mengalami defisit hingga sebesar US$3,9 miliar.

“Ini langkah konkret terus meningkatkan ketahanan ekonomi kita dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejumlah koordinasi dilakukan termasuk langkah BI dengan kebijakan ini. Kami yakin ini semakin memperkuat ketahanan ekonomi kita termasuk neraca pembayaran,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat, 16 November 2018.

Menurutnya, tiga kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 ini akan meningkatkan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Selain itu, juga akan menekan impor yang selama ini cukup tinggi. Sehingga, ke depannya, transaksi modal akan mencatatkan surplus, dan memperbaiki neraca pembayaran Indonesia yang masih defisit.

“Langkah langkah selama ini telah bisa meningkatkan confidence internasional untuk meningkatkan arus modal masuk ke Indonesia. Antara Januari-November 2018 aliran masuk telah mencapai Rp42,6 triliun,” ucap Perry.

Pemerintah telah merilis tiga kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. Kebijakan pertama, pemerintah memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) untuk mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong ekonomi.

Kemudian kebijakan yang kedua, pemerintah juga merelaksasi aturan daftar negatif investasi (DNI) sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor sektor unggulan. Selanjutnya untuk kebijakan yang ketiga, pemerintah memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Per September 2024, Home Credit Membantu Distribusi Produk Asuransi ke 13 Juta Nasabah

Jakarta - Perusahaan pembiayaan PT Home Credit Indonesia (Home Credit) terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan… Read More

19 mins ago

Menkop Budi Arie Dukung Inkud Pererat Kerja Sama dengan Cina-Malaysia di Pertanian

Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mendukung langkah Induk Koperasi Unit Desa (Inkud)… Read More

58 mins ago

Ajak Nasabah Sehat Sambil Cuan, BCA Gelar Runvestasi

Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) untuk pertama kalinya menggelar kompetisi Runvestasi pada… Read More

2 hours ago

IHSG Ambles hingga Tembus Level 7.200, Ini Tanggapan BEI

Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memberi tanggapan terkait penutupan Indeks Harga Saham Gabungan… Read More

2 hours ago

BEI Gelar CMSE 2024, Perluas Edukasi Pasar Modal ke Masyarakat

Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Self-Regulatory Organization (SRO), dengan dukungan dari Otoritas… Read More

3 hours ago

Makan Bergizi Gratis Dinilai Dongkrak Perekonomian, Ini Penjelasannya

Jakarta - Program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai memberikan dampak… Read More

3 hours ago