Jakarta–Pelonggaran moneter yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dari 8% menjadi 7,5% selain mendorong pertumbuhan kredit, juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Solikin M. Juhro mengungkapkan, penurunan GWM, sudah mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal yang juga sejalan dengan stabilitas makroekonomi yang semakin baik sehingga terdapat ruang pelonggaran kebijakan moneter.
Dengan adanya pertimbangan tersebut, bank sentral memutuskan untuk memangkas GWM Primer sebesar 0,5% menjadi 7,5%. Kendati demikian, dia mengaku, masih ada ruang bagi BI untuk menurunkan kembali GWM Primer dari level tersebut. Menurutnya, BI akan evaluasi kembali dalam kedepannya.
“Kita pertimbangkan. Pokoknya kita hitungannya sementara di situ. Yaa sambil dievaluasi. Berdoa saja semoha masih ada ruang untuk penurunan itu (GWM Primer),” ujar Solikin di Gedung BI, Jakarta, 1 Desember 2015.
Masih adanya ruang penurunan GWM Primer tersebut, kata dia, BI akan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan kebijakannya. Hal ini sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global, terutama karena kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed.
“Sekarangkan kita bermain, apakah kedepan masih ada ketidakpastian ekonomi. Susah jugakan. Jadi bagaimana kita bsa memanfaatkan penurunan itu (GWM Primer). Semua itu ada dalam konteks policy discussion,” tukas Solikin.
Ke depan, BI akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk memperkuat struktur perekonomian, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan yang tetap terjaga. (*) Rezkiana Nisaputra
Jakarta - PT PLN (Persero) meluncurkan program Gerakan Tertib Arsip (GEMAR) dan aplikasi New E-Arsip… Read More
Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More
Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More
Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More
Labuan Bajo - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa, akan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) terbaru… Read More