BI: KUR Meningkat, NPL UMKM Ikut Naik Jadi 3,79%

Yogyakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengalami peningkatan menjadi 3,79 persen di Januari 2019, bila dibandingkan dengan NPL kredit UMKM di Desember 2018 yang tercatat sebesar 3,44 persen.

Berdasarkan data BI yang dikutip di Yogyakarta, Sabtu, 23 Maret 2019 menunjukkan, tingginya pertumbuhan kredit UMKM yang didongkrak oleh penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diduga menjadi pemicu NPL sektor kredit UMKM mengalami peningkatan di bulan Januari 2019 dibanding bulan sebelumnya.

Berdasarkan data uang beredar BI menunjukkan, penyaluran kredit UMKM di Januari 2019 tercatat sebesar Rp953 triliun, atau mengalami pertumbuhan 11,4 persen (yoy), atau meningkat pertumbuhannya dari 9,9 persen (yoy) pada Desember 2018. Pertumbuhan kredit UMKM disebabkan oleh peningkatan kredit investasi UMKM.

Berdasarkan skala usahanya, seluruh skala usaha baik kredit mikro, kecil dan menengah mencatatkan peningkatan pertumbuhan yaitu dari masing-masing sebesar 14,1 persen (yoy), 10,7 persen (yoy), dan 7,1 persen(yoy) pada Desember 2018 menjadi masing-masing sebesar 15,5 persen (yoy), 10,9 persen (yoy), dan 9,6 persen (yoy) pada bulan berjalan.

Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial, Ita Rulina mengatakan, kredit UMKM pada Januari 2019 memang mengalami pertumbuha dikisaran 11 persenan (yoy). Pertumbuhan kredit UMKM ini ditopang oleh penyaluran KUR di Januari 2019 yang tercatat sebesar Rp9,67 triliun dengan total debitur 354.448 (6,95 persen dari target 2019).

“Penyaluran KUR sampai Januari 2019 itu Rp9,67 triliun dengan risiko (kredit) yang sedikit meningkat,” ujarnya.

Total penyaluran KUR tersebut paling besar dikontribusi oleh Bank BRI yang mencapai Rp6,51 triliun dengan total debitur 313.827. Kemudian disusul oleh Bank Mandiri yang telah menyalurkan Rp1,30 triliun dengan debitur 16.386. Selanjutnya Bank BNI Rp1,30 triliun, Bank BTN Rp2,4 miliar.

Lalu Bank Umum Swasta Rp130,12 miliar. Selanjutnya, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp377,11 miliar, perusahaan pembiayaan Rp27,9 miliar dan koperasi Rp117 juta. (*)