Meski pertumbuhan kredit menurun, namun yang paling penting, perbankan harus dapat menjaga rasio kredit bermasalahnya. Rezkiana Nisaputra
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengoreksi kembali target pertumbuhan kredit di 2015 menjadi di kisaran 11%-13%, padahal di akhir Kuartal II-2015 bank sentral telah merevisi pertumbuhan kredit menjadi 13%-15%% dari sebelumnya di kisaran 15%-17%.
Deputi Gubernur BI, Erwin Rijanto mengatakan, memang sebelumnya BI merevisi target pertumbuhan kredit menjadi 13%-15% lantaran rendahnya penyerapan anggaran di APBN-P 2015. “Kami memang melakukan revisi. Memang tadinya harapan kami pick-up di 15%,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2015.
Menurut Erwin, sejauh ini pemerintah juga tengah mengupayakan meningkatkan koordinasi ke pemerintah-pemerintah daerah untuk meningkatkan penyerapan anggaran di APBD. “Tetapi, daerah penyerapannya belum bisa disalurkan dalam bentuk spending,” tukasnya.
Adanya kondisi tersebut, dirinya kembali memperkirakan, bahwa pertumbuhan kredit di 2015 akan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. “Kemungkinan besar ada di level 11%-13%,” ucap Erwin.
Kendari demikian, kata dia, meski pertumbuhan kredit menurun, namun yang paling penting adalah perbankan tetap dapat menjaga rasio kredit bermasalah (NPL). “Tidak apa-apa (kredit) sedikit turun kalau memang kondisinya begini,” tutup Erwin. (*) @rezki_saputra
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More