BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2018 Stagnan
Jakarta – Bank Indonesia (BI) terus berkomitmen dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, salah satu wujud komitmen tersebut ialah dengan menaikkan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4,50 persen pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG-BI) pada 16-17 Mei 2018 lalu.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo kala menghadiri peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) ke-30 Maret 2018. Agus menambahkan, kebijakan tersebut juga sebagai antisipasi adanya fluktuasi nilai tukar rupiah dan ketidakpastian global.
“Kebijakan ini ditempuh sebagai bagian bauran kebijakan BI untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah keberlanjutan ketidakpastian pasar keuangan dunia dan penurunan likuiditas global,” kata Agus di kompleks BI Jakarta, Jumat 18 Mei 2018.
Baca juga: Dolar AS Tembus Rp14.128, BI Harusnya Naikkan Bunga Acuan 50 Bps
Selain kebijakan tersebut, pihaknya juga terus meningkatkan koordinasi dengan multi stakeholder diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tergabung dalam Komite Kebijakan Sistem Keuangan ( KKSK ).
“Kami pahami staregi yang ekfektif tidak lepas dari koordinasi dan harmonisasi lintas lembaga dan berkesinambungan. Salah satunya koordinasi kebijakan dengan pemerintah serta denga KSSK dalam hal menjaga stabilitas makro ekonomi, dan memperkuat struktural,” tambah Agus.
Sebagai informasi, selain menaikan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate, BI juga menyesuaikan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 3,75 poin, lalu suku bunga lending facilities yang menjadi 5,25 persen.(*)
Poin Penting Sekitar 19 juta pekerja miskin belum terjangkau jaminan sosial ketenagakerjaan. DPR dorong percepatan… Read More
Poin Penting Penyaluran KUR Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk mencapai Rp1,65 triliun hingga Februari… Read More
Poin Penting Volume transaksi PayLater Kredivo naik 27% YoY, nilai transaksi meningkat 26% selama Ramadan… Read More
Poin Penting: Pemerintah menjaga tarif pesawat agar tetap seimbang antara daya beli masyarakat dan keberlanjutan… Read More
Poin Penting OJK mencabut izin usaha 6 BPR sepanjang kuartal I 2026. Langkah ini dilakukan… Read More
Poin Penting: Kemendagri menjamin keberlanjutan PPPK dengan memastikan anggaran dan belanja pegawai tetap terkendali. Alokasi… Read More