BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2018 Stagnan
Jakarta – Bank Indonesia (BI) terus berkomitmen dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, salah satu wujud komitmen tersebut ialah dengan menaikkan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4,50 persen pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG-BI) pada 16-17 Mei 2018 lalu.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo kala menghadiri peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) ke-30 Maret 2018. Agus menambahkan, kebijakan tersebut juga sebagai antisipasi adanya fluktuasi nilai tukar rupiah dan ketidakpastian global.
“Kebijakan ini ditempuh sebagai bagian bauran kebijakan BI untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah keberlanjutan ketidakpastian pasar keuangan dunia dan penurunan likuiditas global,” kata Agus di kompleks BI Jakarta, Jumat 18 Mei 2018.
Baca juga: Dolar AS Tembus Rp14.128, BI Harusnya Naikkan Bunga Acuan 50 Bps
Selain kebijakan tersebut, pihaknya juga terus meningkatkan koordinasi dengan multi stakeholder diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tergabung dalam Komite Kebijakan Sistem Keuangan ( KKSK ).
“Kami pahami staregi yang ekfektif tidak lepas dari koordinasi dan harmonisasi lintas lembaga dan berkesinambungan. Salah satunya koordinasi kebijakan dengan pemerintah serta denga KSSK dalam hal menjaga stabilitas makro ekonomi, dan memperkuat struktural,” tambah Agus.
Sebagai informasi, selain menaikan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate, BI juga menyesuaikan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 3,75 poin, lalu suku bunga lending facilities yang menjadi 5,25 persen.(*)
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More