Moneter dan Fiskal

BI: Kenaikan Biaya STNK Sumbang Inflasi 0,25%

Jakarta–Bank Indonesia (BI) mengaku, kenaikan biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan surat-surat terkait kepemilikan kendaraan yang ditetapkan pemerintah telah menyumbang inflasi sebesar 0,25% di Januari 2017.

Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, inflasi di Januari 2017 sendiri diperkirakan sebesar 0,74% month to month (mtm). Sedangkan secara tahunan inflasi Januari 2017 sebesar 3,26% (year on year/yoy) atau naik dari Desember 2016 yang sebesar 3,02% (yoy).

“Kenaikan inflasi ini karena beberapa faktor dari kenaikan tarif yang diatur pemerintah (administered prices),” ujar Perry di Gedung BI, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2017.

Selain kenaikan tarif administrasi STNK, kata Perry, penyesuaian tarif tenaga listrik untuk pelanggan listrik golongan rumah tangga 900 volt ampere (va), juga menyumbang 0,11% ke inflasi. Sedangkan tekanan inflasi dari kelompok barang lain seperti harga barang yang bergejolak (volatile food) masih terkendali.

Kendati demikian, lanjut dia, laju inflasi di Januari 2017 tersebut, masih sejalan dengan perkiraan target Bank Sentral di akhir tahun yakni 3-5%. Dirinya meyakini, bahwa dampak dari kenaikan biaya administrasi STNK dan tarif listrik hanya bersifat temporer.

Sementara jika melihat komponen inflasi inti, lanjut dia, sesuai dengan prediksi yang dijaga BI. Inflasi inti yang terkendali, karena memang permintaan masyarakat mulai meningkat, namun masih bisa dipenuhi oleh pasokan dan produksi dalam negeri, sehingga tidak menimbulkan gejolak yang bisa mengerek harga barang.

“Terbukti inflasi inti relatif terkendali, yang menunjukan permintaan dalam negeri naik tapi tercukupi kebutuhan produksi dalam negeri,” ucap Perry.

Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada kepolisian. PP tersebut mengatur kenaikan tarif administrasi STNK, dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan besaran yang bervariasi per 6 Januari 2017. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Transaksi MADINA Bank Muamalat Tembus Rp. 48 triliun pada akhir 2025.

Bank Muamalat Indonesia mencatat kinerja yang solid untuk layanan cash management system bernama Muamalat Digital… Read More

2 hours ago

Sejak 1976, BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah

Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More

2 hours ago

ALTO Luncurkan ASKARA Connect dan Collab, Perkuat Pengelolaan Transaksi Digital

Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More

3 hours ago

BTN Targetkan Penyaluran KPR Capai 400 Ribu Unit per Tahun

Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More

3 hours ago

ALTO Network Proses 30 Juta Transaksi Harian, QRIS jadi Kontributor Terbesar

Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More

3 hours ago

RUPST OCBC Sepakat Tebar Dividen Rp1,03 Triliun dan Buyback 438 Ribu Saham

Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More

6 hours ago