Pasca Defisit, BI Sebut Neraca Perdagangan Maret Akan Surplus
Dibutuhkan bauran kebijakan yang tepat untuk mempertahankan stabilitas perekonomian. Ria Martati.
Jakarta– Di tengah ketidakpastian global, bank sentral mengaku kebijakan moneter ketat yang dilakukan sejak pertengahan 2013 telah membuahkan hasil.
“Bank Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan moneter bias ketat sejak pertengahan 2013, beberapa hasil positif telah terjadi,” kata Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo dalam dalam Joint IMF-Bank Indonesia Conference Future of Asia’s Finance for Development 2015, di Gedung Thamrin, Jakarta, Rabu 2 September 2015.
Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat mengikuti perlambatan ekonomi global, menurutnya pertumbuhan tersebut masih dalam level yang relatif tinggi yaitu 4,67% pada kuartal kedua tahun ini. Selain itu fundamental ekononomi menurutnya juga masih terjaga dan menunjukkan beberapa perbaikan diindikasikan oleh perbaikan defisit transaksi berjalan, surplus neraca perdagangan dalam dua kuartal 2015, dan inflasi yang terkendali dan diharapkan turun sesuai dengan target BI 4 ±1% tahun ini.
Ditambah lagi, stabilitas sistem keuangan yang tetap solid, didukung oleh ketahanan sistem perbankan dan relatif stabilnya pasar keuangan. Untuk mendukung stabilitas makroekonomi ke depan, BI juga telah memperkenalkan kriteria kehati-hatian bagi sektor bisnis yang telah mengakses utang luar negeri untuk melakukan lindung nilai dengan memberlakukan aturan rasio lindung nilai dan menambahkan syarat kecukupan likuiditas valas dengan pemberlakukan aturan rasio likuiditas. Selain itu, untuk mengakselerasi pendalaman pasar keuangan, BI telah mengubah beberapa aturan terkait transaksi valas dan posisi net nilai tukar valas untuk bank komersial.
“Pencapaian-pencapaian positif tersebut meraih pengakuan dari institusi internasional, diantaranya Standard and Poor’s (S&P) yang telah merevisi outlook rating Indonesia dari Stabil ke Positif,” kata dia.
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More