Moneter dan Fiskal

BI: Inflasi Tahun 2022 Berisiko Lebih Tinggi dari Batas Atas

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengungkapkan, dengan masih tingginya harga energi dan pangan global, Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2022 diperkirakan mengalami inflasi, bahkan berisiko lebih tinggi dari batas atas kisaran BI  yakni 2%-4%.

“Inflasi IHK pada Tahun 2022 kami perkirakan akan lebih tinggi dari batas atas kisaran sasaran 3% plus minus 1%. Prakiraan ini terutama disebabkan oleh masih tingginya harga energi dan pangan global, gangguan cuaca serta kesenjangan pasokan antar waktu dan antar daerah,” ujar Perry dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 di Jakarta, 18 Agustus 2022.

Selain kenaikan harga komoditas global, berlanjutnya ketegangan geopolitik di sejumlah negara yang mengganggu mata rantai pasokan global, mengakibatkan tingginya inflasi kelompok pangan bergejolak yang mencapai 11,47% yang seharusnya tidak melebihi dari angka maksimal sebesar 5-6%. Sehingga, sejumlah negara melakukan kebijakan proteksionisme pangan.

Kemudian, faktor lain dari pendorong kenaikan inflasi barang, karena terjadinya gangguan pasokan dalam negeri di sejumlah sentra-sentra produksi holtikultura termasuk aneka cabe dan bawang merah akibat permasalahan struktural di sektor pertanian serta cuaca demikian juga ketersediaan antar waktu dan antar daerah.

Oleh karena itu, Perry menyatakan, diperlukan adanya langkah-langkah konkrit bersama untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan, mendorong produksi serta mendukung ketahanan pangan nasional yang tidak hanya penting bagi pemulihan ekonomi tapi juga memperkuat kesejahteraan rakyat.

“BI beberapa waktu yang lalu dengan pemerintah pusat dan daerah menginisiasi suatu gerakan di beberapa daerah untuk pengendalian inflasi pangan dan gerakan ini merupakan wujud komitmen bersama untuk dapat segera mengatasi tingginya inflasi pangan sehingga menjaga daya beli masyarakat.,” imbuhnya. (*) Khoirifa

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

20 mins ago

Dapat Restu Prabowo, Purbaya Mau Caplok dan Ubah PNM jadi Bank UMKM

Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More

3 hours ago

Rawan Kejahatan Siber, CIMB Niaga Perkuat Keamanan OCTO Biz dengan Sistem Berlapis

Poin Penting Keamanan OCTO Biz diperkuat dengan sistem berlapis termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, dan… Read More

3 hours ago

Permudah Akses Investasi, KB Bank Syariah Hadirkan Deposito iB Online

Poin Penting KB Bank Syariah menghadirkan layanan deposito digital melalui aplikasi BISA Mobile untuk memperluas… Read More

4 hours ago

Purbaya Lapor APBN Tekor Rp240,1 Triliun di Kuartal I 2026

Poin Penting Defisit APBN kuartal I 2026 mencapai Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB), lebih tinggi… Read More

4 hours ago

Banggar DPR Tolak Pemangkasan Subsidi BBM di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Poin Penting: Ketua Banggar DPR menolak pengurangan subsidi BBM karena dinilai membebani masyarakat kecil. Penyesuaian… Read More

4 hours ago