Bank Indonesia melaporkan aliran modal asing. (Foto: Erman Subekti)
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatatkan angka pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang melambat hingga Agustus 2018. Tercatat, DPK Agustus sebesar 6,88 persen (YoY) melambat dibandingkan bulan sebelumnya diangka 6,91 persen (YoY).
Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut, perlambatan tersebut memang semakin terlihat bila dibandingkan dari target tahun 2017 lalu yang mencapai 9,4%. Namun pihaknya optimis target pertumbuhan DPK tahun 2018 masih akan tercapai.
“Adapun pertumbuhan DPK diperkirakan akan mengalami pelambatan dibandingkan dengan capaian 2017 sebesar 9,4% (yoy) namun masih berada dalam kisaran 8,0 hingga 10,0% (yoy),” kata Perry di kompleks BI Jakarta, Kamis 27 September 2018.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto menjelaskan, perlambatan tersebut disebabkan oleh pembayaran impor dan proyek pembangunan infrastruktur pada semester pertama tahun ini.
“Faktor-faktor yang menyebabkan turunnya DPK tersebut antara lain ya memang sebagaimana kita ketahui itu adalah untuk pembayaran impor, juga untuk pembiayaan proyek proyek infrastruktur. Disamping juga karena memang pemerintah juga menerbitkan surat-surat berharga SBN,” jelas Erwin.
Walaupun demikian, Perry menyebut stabilitas sistem keuangan dipercaya akan tetap terjaga disertai intermediasi perbankan yang membaik. Stabilitas sistem keuangan yang terjaga tercermin pada rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan yang tinggi mencapai 22,5% dan rasio likuiditas (AL/DPK) yang masih aman yaitu sebesar 19,8% pada Juli 2018.(*)
Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More
Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More
Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More
Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More
Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More
Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More