BI Genjot Digitalisasi UMKM Untuk Perekonomian RI

Jakarta – Bank Indonesia (BI) terus bersinergi dengan pemerintah daerah guna mendukung peran UMKM. Hal ini perlu dilakukan mengingat peran UMKM bagi perekonomian Indonesia yang inklusif, serta perannya dalam peningkatan produksi dalam negeri yang kemudian berkontribusi bagi stabilisasi harga serta kesejahteraan masyarakat.

Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman mengatakan, dukungan terhadap UMKM dapat dilakukan dalam ragam cara, salah satunya sinergi dengan industri untuk melakukan digitalisasi. Seperti, Kantor Perwakilan BI Provinsi Lampung yang mengembangkan UMKM melalui upaya peningkatan akseptasi QRIS pada UMKM.

Tercatat, saat ini terdapat 402.863 UMKM di Provinsi Lampung yang menggunakan QRIS, atau meningkat sebesar 2,27% dari akhir tahun 2022. Angka tersebut juga menunjukkan dominasi UMKM sebagai merchant yang memiliki QRIS dengan proporsi 97,39%.

“Digitalisasi itu dapat mendukung produk unggulan UMKM setempat yang meliputi  komoditas padi, jagung, tebu, singkong, kopi, dan lada, serta produk kriya tekstil unggulan yakni kain tapis,” ujar Deputi Gubernur, Aida dikutip Sabtu, 13 Mei 2023.

Lampung Begawi adalah salah satu contoh sinergi Bank Indonesia dan Pemda serta Kementerian/Lembaga, untuk mendukung proses digitalisasi dan promosi UMKM. Acara ini dikemas bersamaan dengan program Diseminasi dan Capacity Building on ASEAN Issues of Digital Economy di Lampung, sebagai acara pendukung Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023.

“Program yang akan diselenggarakan di sejumlah provinsi ini bermanfaat untuk mendorong wawasan mengenai Keketuaan ASEAN di penjuru Nusantara,” jelasnya.

Selain itu, pada kesempatan tersebut Aida menyampaikan strategi kunci mendorong UMKM yaitu dengan bersinergi.

“Kita menghadapi tantangan ekonomi yang begitu dinamis, khususnya dari global, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali untuk Bekerja, Bersatu dan Bersinergi, seperti halnya tema acara kita pada kali ini “Lampung Begawi”,” pungkas Aida.

Bank Indonesia berkomitmen memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi nasional, termasuk dengan sinergi yang erat dengan Pemerintah dan otoritas lainnya, baik di Pusat maupun Daerah, untuk mendorong sektor-sektor prioritas khususnya UMKM. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra